Kinerja Dikritik, Bendera Partai Diturunkan Mahasiswa, Begini Respons Ketua DPRD Pandeglang

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Agus Khatibul Umam menanggapi terkait aksi demonstrasi mahasiswa pada Kamis (4/9/2025) kemarin.

Seperti diketahui, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam jaringan mahasiswa untuk rakyat (Jamur) di Kabupaten Pandeglang, menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun Pandeglang.

Dalam aksinya, mereka mengkritisi kinerja yang dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. 

Baca juga: Polres Pandeglang Ingatkan Masyarakat untuk Jaga Kondusivitas dan Tak Terprovokasi Aksi Anarkis

Politisi Golkar itu menilai bahwa, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa sudah sesuai dengan fungsinya. 

Sebab, mahasiswa memiliki peran penting terhadap pengawasan setiap kebijakan, dalam hal ini keberadaan anggota DPRD. 

"Tentu kami menghormati dan mengapresiasi mereka, karena itu bagian dari ekspresi menyampaikan pendapatnya. Yang penting tidak melakukan kerusakan atau tindakan anarkis," ujarnya dalam sambungan telepon, Jumat (5/9/2025).

Menurutnya, adanya masukan yang disampaikan mahasiswa secara tidak langsung menjadi bahan evaluasi di internal DPRD. 

"Tentunya akan jadi bahan evaluasi buat kami, agar ke depannya semakin baik dan peduli terhadap masyarakat," ujarnya. 

"Jadi tidak ada maslah, silahkan aksi yang penting tujuannya membangun Kabupaten Pandeglang," sambungnya. 

Baca juga: Isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang Banyak Digaungkan Influencer dan Masyarakat Indonesia di Media Sosial

Tak hanya itu, pimpinan tertinggi di DPRD Pandeglang itu juga menanggapi terkait penurun bendera partai politik yang dilakukan masa aksi. 

"Tidak apa-apa menurunkan bendera partai, yang penting tidak merusak dan tidak membakar. Kalau masih diturunkan dan masih di simpan rapih tidak jadi masalah," katanya.

Untuk diketahui, ada empat tuntutan yang masa aksi sampaikan pada saat melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Pandeglang, di antaranya: 

1. Menuntut DPRD Pandeglang diminta memangkas uang tunjangan perumahan, tranportasi, operasional dan reses yang dinilai berlebihan.

2. DPRD Pandeglang untuk tidak melakukan perjalanan dinas keluar kota yang dinilai tidak jelas. 

3. DPRD Pandeglang diminta bersikap tegas terhadap segala persoalan yang ada di daerah yang merugikan rakyat.

4. DPRD Pandeglang diminta segera mengadakan sidang istimewa untuk merevisi Perda uang tunjangan perumahan, tranportasi, operasional, dan reses, serta menghapus perjalanan dinas keluar kota lantaran menghamburkan uang rakyat.