Sekolah Rakyat

Usai Ditinjau DPR RI, Anggaran Rp100 M Disiapkan untuk Bangun Gedung Sekolah Rakyat Baru di Tangsel

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 miliar, untuk tahun 2026

Penulis: Ade Feri | Editor: Ahmad Tajudin
TribunBanten.com/Ade Feri Anggriawan
Momen kunjungan komisi VIII DPR RI di sekolah rakyat 33 Tangsel, Rabu (17/9/2025) 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ade Feri Anggriawan

TRIBUNBANTEN.COM, TANGSEL - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 miliar, untuk masing-masing kabupaten/kota yang ingin membangun sekolah rakyat baru pada tahun 2026 mendatang.

Singgih menjelaskan, anggaran tersebut diproyeksikan hanya untuk membangun infrastruktur fisik sekolah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sedangkan, untuk fasilitas sekolah lainnya seperti pengadaan laptop, kursi, dan sebagainya bakal dianggarkan secara terpisah.

"Kita kemarin menyetujui untuk anggaran stimulus tahun ini satu Rp 1,1 triliun untuk melengkapi anggaran tahun depan yang totalnya itu Rp 23 triliun plus Rp 4 triliun. Artinya ada sekitar 27 riliun untuk sekolah rakyat," ujarnya usai meninjau sekolah rakyat 33 Tangsel, Rabu (17/9/2025).

Baca juga: Sembilan Siswa Sekolah Rakyat di Tangsel Mengundurkan Diri, Terungkap Saat Kunker Komisi VIII DPR RI

"Nah di setiap kabupaten kota itu, nantinya akan mendapatkan sekitar Rp 100 miliar untuk pembangunan fisiknya saja. Dan itu nanti yang menyelenggarakan adalah Kementerian PU," jelasnya.

‎Singgih mengungkapkan, dalam pelaksanaan nya nanti, pemerintah pusat bakal menawarkan ke tiap-tiap daerah terkait kebutuhan terhadap sekolah rakyat.

Dan jika memang membutuhkan, lanjut dia, maka pemerintah daerah harus mampu menyediakan lahan sekitar lima hingga tujuh hektare.

‎"Jadi nanti kan ditawarkan ke tiap kabupaten atau kota mau bagaimana, mau buat sekolah rakyat atau tidak membutuhkan. Kalau memang nggak membutuhkan, ya nggak masalah," ucapnya.

Baca juga: Pengurus DPW PPP Banten Sebut Subadri Ushuluddin Bukan Kader Tulen, hingga singgung Peran Mardiono

"Tapi kalau butuh, mereka harus menyediakan lahan sekitar lima sampai tujuh hektare.‎ Nah, nanti itu yang akan dibangun oleh Kemensos,"  kata Singgih.

Menanggapi itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengaku, tengah menyiapkan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung sekolah rakyat tersebut.

Benyamin mengaku, pihaknya sedang mengupayakan pertukaran terhadap lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, yang saat ini masuk di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Kami sedang memproses ada lahan kami di Kabupaten Tangerang, yang berasal dari pihak ketiga atau pengembang," ujarnya.

‎"Lahan ini akan kita pindahkan ke Kota Tangerang Selatan dalam satu luasan yang sama. Sekarang masih dalam proses," pungkasnya.

 

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved