Update 4 Juni: Total Pasien Corona 28.818 Orang, Ini Sebaran Covid-19 di 34 Provinsi

Pertimbangan tersebut, yang harus disampaikan kepada kepala pemerintahan setempat.

Selain itu, juga harus disampaikan kepada tokoh masyarakat, serta semua pihak yang ada di kabupaten/kota tersebut.

Alasannya, untuk memutuskan apakah akan melaksanakan New Normal atau akan menundanya.

Setelah diputuskan, maka harus ada sosialisasi kepada seluruh masyarakat.

Seluruh pihak juga harus mendapatkan edukasi tentang apa yang harus dilakukan saat New Normal.

Apabila pelaksanaan New Normal telah dipahami oleh masyarakat, maka perlu dilakukan simulasi.

Sebagai contoh, yang disepakati adalah pasar, maka harus dilakukan simulasi bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana.

“Apabila simulasi sudah dipahami dan diyakini sudah dilaksanakan, maka New Normal tinggal dilaksanakan."

"Oleh karena itu kita tidak menganggap bahwa New Normal itu ibarat bendera start untuk sebuah lomba lari semua bergerak bersama-sama, tidak."

"Tapi sangat tergantung epidemiologi daerah dan ini jadi keputusan kepala daerahnya,” tegas Achmad Yurianto.

Kebijakan New Normal ini tidak dijadikan suatu euforia baru, seakan-akan membebaskan kembali beraktivitas secara bebas seperti sebelum pandemi Covid-19.