Wagub Banten Ungkap Alasan Warga Dua Kampung Mengungsi gara-gara Rapid Test

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Banten mengungkap alasan adanya ratusan warga di wilayahnya yang menolak menjalani rapid test hingga sampai ada yang mengugsi dari kampungnya.

Menurut Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, hal itu dikarenakan kondisi beban psikologis yang dihadapi jika sampai dinyatakan positif Covid-19.

"Pikiran mereka ya itu, kondisi psikologis yang memang mereka tidak bisa terima apabila mereka positif (Covid-19)," kata Wagub Andika dalam siaran BNPB, Jumat (19/6/2020).

Menurutnya, beban psikis itu di antaranya diinapkan atau dikarantina di rumah sakit hingga harus berpisah dari keluarganya.

“Seperti mereka harus terpisah dari keluarga, dikarantina, dan lain-lain,” sambung dia.

Andika Hazrumy mengatakan, Pemprov Banten telah menyiapkan sekitar 1 persen atau 120 ribu alat rapid test dengan populasi warga Banten yang kurang lebih sekitar 12 juta jiwa.

"Kami langsung turun, melakukan pendekatan personal. Kemarin dalam lingkup pondok pesantren, kami berkoordinasi dengan RSPP untuk memberikan informasi detail tentang rapid test dan demi keselamatan masyarakat dan mendeteksi penyebaran Covid-19," kata Andika Hazrumy yang juga putra pertama Ratu Atut Chosiyah itu.

Andika juga mengimbau kepada warga Banten, untuk tidak takut melakukan rapid test.

Terlebih, bagi mereka yang mengkhawatirkan karena harus merogoh kocek dalam ketika harus dites.

"Ada pemikiran ini harus bayar, padahal ini gratis kita sediakan untuk masyarakat. Jadi jangan takut untuk di-rapid test, supaya kita bisa melihat kondisi dari masyarakat di Banten," pungkasnya.

• Warga Satu Kampung Mengungsi Tengah Malam Karena Takut Di-rapid Test

• 3.085 Orang di 5 Wilayah di Banten Rapid Test Covid-19, Ini Hasilnya

Diberitakan sebelumnya, sebagian besar warga dari dua kampung di Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, memilih mengungsi lantaran takut menjalani rapid test dari pemerintah setempat.

Seharusnya mereka dijadwalkan untuk menjalani rapid test pada Senin, 15 Juni 2020.

Namun pukul 02.00 dini hari, warga kampung itu berbondong-bondong meninggalkan tempat tinggal mereka sehingga hanya tersisa anak muda dan bapak-bapak.

Mereka khawatir akan menjadi pasien di rumah sakit jika hasil rapid test itu adalah reaktif Covid-19.

“Memang ada informasi bahwa di sini akan ada rapid test pada Senin pagi. Tapi, ternyata jam 2 sampai jam 3 subuh itu warga pada kabur. Ada yang ke rumah saudaranya di Ciceri, pokoknya pergi dari rumahnya,” ungkap warga setempat yang enggan disebut namanya.

"Ada lebih dari 100 (warga) yang mengungsi, sekitar 70 persen warga di Kampung Masigit sudah mengungsi,” sambung warga itu.

“Sekarang ini tersisa para pemuda dan bapak-bapak saja untuk berjaga. Kalau yang anak-anak, perempuan dan yang sakit sudah diungsikan,” katanya.

Menurut warga tersebut, hal ini bukan semata-mata kesalahan warga, tetapi juga karena kurangnya sosialisasi yang baik dari pihak kelurahan maupun pemerintah setempat.

“Seharusnya ada yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa rapid test ini tidak akan menyengsarakan mereka. Ini demi kebaikan bersama,” ucapnya.

“Saya sudah mencoba menenangkan, tapi kan masyarakat tidak peduli, saya bukan siapa-siapa,” tuturnya.

Sepengetahuan Andi, salah satu oknum ketua RT setempat yang meminta agar para perempuan dan anak untuk segera mengungsi ke tempat lain karena akan ada rapid test.

"Isu-isu dari warga, itu memang ada dari pak RT yang bilang supaya perempuan dan anak-anak diungsikan dari sini, karena mau ada rapid test. Nanti kalau ada yang terindikasi, semuanya nanti dibawa ke rumah sakit," jelasnya.

Duduk Perkara Sebenarnya

Penjelasan warga tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Serang Hari Pamungkas.

Menurutnya, setelah ditelusuri, penolakan hingga akhirnya ratusan warga Kampung Masigit mengungsi dikarenakan adanya informasi keliru mengenai rapid test yang disebarkan ke warga setempat.

Misalnya, ada anggapan bahwa jika hasil test reaktif, maka warga tersebut akan langsung diisolasi di rumah sakit.

Padahal, jika hasil rapid test seseorang menunjukkan reaktif Covid-19, bukan berarti dia positif Covid-19 dan dibawa diinapkan di rumah sakit.

Perlu dilakukan tes swab guna memastikan seseorang terjangkit Covid-19.

"Kemungkinan kemarin miskomunikasi, informasi keliru diterima masyarakat. Ketakutan ada isu dihembuskan bahwa setelah rapid langsung diisolasi ke rumah sakit. Padahal bisa dilakukan mandiri, toh hanya reaktif," kata Hari Pamungkas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/6/2020).

Hari mengatakan, sosialisasi mengenai rapid test ini sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari kepada masyarakat.

Di Kota Serang, menurut Hari, ada satuan gugus tugas hingga ke tingkat RT/RW serta melibatkan Babinkamtibmas dan Babinsa.

Tugas mereka untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan awal indikasi Covid-19.

"Sosialisasi sudah dilaksanakan, tapi informasi ke bawahnya ada miskomunikasi," kata dia.

Pelaksanaan rapid test massal di Kota Serang sudah dilakukan sejak akhir Mei 2020 lalu.

Rapid test dilakukan di kelurahan-kelurahan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Hingga saat ini, menurut Hari, sudah hampir 25.000 warga yang menjalani rapid test, dari target 1 persen penduduk Kota Serang sesuai anjuran WHO atau sekitar 70.000 orang.

• Update 19 Juni: Positif Corona Tambah Lagi 1.041, Total 43.408 Warga Tertular

Ada provokator

Sementara itu, Lurah Mesjid Priyayi Titin Kurnia menungkapman, informasi keliru soal rapid test lantaran diduga diprovokasi oknum.

Isu yang berkembang di masyarakat, rapid test akan dilakukan dari rumah ke rumah.

Hal itu membuat banyak warga di dua kampung, yakni Kampung Terwana Kiyata dan Masigit melarikan diri.

"Karena ada provokatornya juga, salah satu warga yang menghasut warga untuk menolak rapid test, sempat demo juga ke kelurahan menolak rapid test," kata Titin.

Titin mengatakan, rapid test dikhususkan untuk petugas kelurahan dan juga warga yang sukarela mengikuti rapid test.

Rapid test di Kelurahan Mesjid Priyayi akhirnya tetap dilaksanakan sesuai jadwal di Puskesmas Pembantu (Pustu), pada Kamis (18/6/2020).

Terdapat 45 warga yang ikut serta, di mana seluruh hasilnya non-reaktif. (Tribunnews.com/Kompas.com)