DPD RI Sambangi Banten, Soroti Jalan Rusak Sampai Ekspor Lobster

Menurut Bustami, kerusakan jalan tidak serta-merta menyalahkan sopir pengangkut material.

Editor: Abdul Qodir
Martin Ronaldo/Tribunners
Kondisi jalan rusak di Jalan Banjar Agung, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Jumat (10/7/2020). Warga setempat menyebut jalan itu merupakan jalan provinsi dan kerusakan terjadi sejak lima tahun lalu. 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin dan diterima Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (13/7/2020).

Bustami mengatakan kunjungan kerja ini dalam rangka mengawal program infrastruktur, kelautan, dan perindustrian di Banten.

Bustami mengakui pihaknya menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat ke Andika Hazrumy dan pejabat Pemprov Banten tentang kerusakan infrastruktur jalan dalam pembangunan di wilayah Banten.

Kerusakan jalan sebagai akibat tonase berlebih kendaraan besar pengangkuat material.

"Salah satu penyebab kerusakan jalan karena tonase. Tonase ini kuncinya ada disemua pihak yang terlibat didalam," tegasnya.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin
Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin (Martin Ronaldo/Tribunners)

Bustami pun meminta kepada pihak pihak kepolisian, dinas terkait hingga pelaku usaha melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terkait masalah ini.

"Seharusnya muatan (kendaraan) yang 1 ton jangan dibuat 2 ton," tandasnya.

Menurut Bustami, kerusakan jalan tidak serta-merta menyalahkan sopir pengangkut material. Sebab, mereka hanya melaksanakan perintah tempatnya bekerja.

"Sopir-sopir itu kan cuma ngegas kendaraannya doang," ujarnya.

Ia pun melihat nilai kerusakan jalan dari truk pengangkut material tidak sebanding dengan pajak yang dibayar para pelaku usaha.

Lebih lanjut Bustami mengatakan pihaknya juga membahas tentang peluang Banten membuka keran ekspor lobster.

Namun, hal itu juga tergantung para nelayan dan petani.

Terakhir, ia berpesan agar Pemorov Banten segera menyelesaikan Raperda zonasi pesisir.

Perda itu diharapkan menjadi alat penopang kehidupan masyarakat.

Apalagi, hampir 70 persen Banten dikelilingi oleh laut.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (Martin Ronaldo/Tribunners)

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengakui DPD RI mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemprov atas kondisi di lapangan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga meminta Komite II DPD RI mendorong pemerintah pusat, untuk segera merealisasikan atau menyetujui sejumlah usulan Pemprov Banten di bidang infrastruktur jalan, kelautan dan industri.

Di bidang infrastruktur jalan di antaranya pembangunan flyover di Jalan Jenderal Sudirman Serang, pembangunan pintu tol Bogeg dan overpass Kramatwatu.

"Kami berharap adanya dukungan dan support dari pemerintah pusat terkait itu dengan penguatan program dan anggaran Pemprov Banten kedepannya," ujarnya.

(Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)

Sumber: Tribun Banten
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved