Warga Tinggal di Gubuk di Tepi Laut, Dinsos: Kemiskinan Selalu Ada

TRIBUNBANTEN.COM - Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serang, Sri Rahayu mengatakan masalah sosial warga seperti menempati rumah tidak layak huni ( RTLH) hingga kemiskinan adalah hal biasa.

Menurutnya, masalah seperti itu akan selalu tetap ada.

"Tidak ada kendala sama sekali, masalah sosial (kemiskinan) itu akan selalu ada, jadi selama kita hidup di dunia itu akan tetap ada kemiskinan," ucap Sri Rahayu saat ditemui di Kantor Dinsos Kabupaten Serang, Curug, Kota Serang, Banten, Selasa (28/7/2020).

Hal itu disampaikannya saat ditanyakan perihal peran dan langkah Pemkab Serang atas adanya keluarga miskin, Asmawati yang tinggal bersama suami dan empat anak di sebuah gubuk dekat bibir pantai, Kampung Sawah, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten.

Sri mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekkan data ke lapangan untuk mengetahui benar atau tidaknya keluarga Asmawati belum mendapatkan bantuan dari Pemkab Serang.

"Dan kami harus koordinasi juga dengan pihak desa, sudah diberikan bantuan apa saja selama ini?" ujarnya.

• Satu Keluarga Tinggal di Gubuk di Tepi Laut, Tiap Malam Ditemani Air Pasang

Sri mengakui pihaknya tidak bisa mempercayai begitu saja atas adanya informasi lisan tentang kondisi yang dialami keluarga Asmawati.

Untuk itu, perlu dilakukan pengecekkan.

"Kami tidak bisa menerima laporan secara lisan, jadi harus benar-benar real dari yang bersangkutan," kata dia.

Namun menurutnya pengecekkan itu tidak bisa dilakukan secara cepat.

Sebab, saat ini Pemkab Serang tengah fokus pada pemberian bantuan warga miskin terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan sama sekali.

• Melongok Kecamatan Termiskin dan Kumuh di Ibu Kota Provinsi Banten

Sri memastikan akan menugaskan stafnya untuk melakukan pendataan dan pengecekkan ke lapangan, termasuk ke keluarga Asmawati.

"Semua butuh proses, tidak bisa kami semena-mena langsung jadi. Kan kami enggak bisa menggarap semuanya secara bersamaan," ujarnya.

Menurutnya, saat ini tersisa 4.000 rumah tak layak huni di Kabupaten Serang.

Dan program perbaikan rumah tidak layak huni yang ada selama ini akan tetap dijalankan kendati tengah terjadi pandemi Covid-19 yang membutuhkan anggaran besar.

Sebab, sudah ada anggaran sendiri untuk program perbaikan rumah tidak layak huni di Dinsos dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim).

"Oh tidak, langsung tetap. Sekarang silakan tanya kepada perkim kita sekarang ada kerjasama dalam validasi data lagi. Dinas sosial akan validasi kerjasama terkait RTLH dengan perkim," jelasnya.

(Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)