Pendapatan Daerah Merosot, Pemprov Banten Mau Utang ke Pemerintah Pusat

"Semuanya turun, coba sekarang lihat ada tidak masyarakat yang membeli kendaraan baru?" jelas Kepala Bapenda Provinsi Banten itu.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan | Editor: Abdul Qodir
Kompas.com/Kristianto Purnomo
Suasana pameran otomotif di BCA Expoversary 2020 dio ICE BSD, Tangerang, Jumat (21/2/2020). Pameran dalam rangka memperingati HUT ke-63 BCA digelar serentak di tiga kota Jakarta, Surabaya, Makassar. 

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari mengatakan pandemi Covid-19 berdampak besar pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten hingga Rp 3 triliun.

Ia mengatakan pencapaian target di Bapenda Provinsi Banten jelang pengujung tahun baru 60 persen atau jauh dari rencana APBD 2020.

"Oleh sebab itu Provinsi Banten akan meminjam uang dari pemerintah. Karena tidak ada yang bisa kami lakukan. Untuk mencapai target, ya kami harus meminjam uang," ujar Opar saat ditemui di Kantor Bappenda Provinsi Banten, Jumat (18/9/2020).

Ia mengatakan, Pemprov Banten akan melakukan pengubahan anggaran dalam APBD-P 2020 untuk dapat mencapai target.

Opar juga menerangkan, selama ini Pajak Kendaraan Bermotor dan BPKB menjadi sumber pendapatan cukup besar untuk Banten.

Namun, sumber pendapatan itu justru mengalami penurunan drastis sepanjang Maret hingga September 2020.

"Semuanya turun, coba sekarang lihat ada tidak masyarakat yang membeli kendaraan baru?" jelas Kepala Bapenda Provinsi Banten itu.

Tak hanya itu, ia juga membenarkan bila dampak tidak tercapainya pendapatan daerah berpengaruh pula di sektor UMKM dan usaha kecil lainnya.

Imbas Pandemi Covid-19, Pendapatan Pajak Kendaraan Provinsi Banten Anjlok Hingga 70 Persen

Dampak Covid-19, Pemerintah Kota Tangerang Kehilangan Pendapatan Hingga Triliunan Rupiah

Diduga Banyak Kebocoran Pemasukan Parkir, Wali Kota Serang Ancam Copot Kepala Dinas Perhubungan

 

Dalam laman resmi Pemprov Banten, https://www.bantenprov.go.id/, dilansir realisasi pendapatan daerah Pemprov Banten tahun anggaran 2019 sebesar Rp 11,20 triliun lebih atau 95,74 persen dari target sebesar Rp 11,69 triliun.

Dengan rincian, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 7,02 triliun lebih atau 97,45 persen dari target sebesar Rp 7,20 triliun lebih serta pendapatan transfer sebesar Rp 4,16 triliun lebih atau 92,98 persen dari target sebesar Rp 4,48 triliun lebih.

Selain itu, pendapatan lain-lain sebesar Rp 13 miliar lebih atau 104,34 persen dari target sebesar Rp 12,46 miliar rupiah.

Sementara, realisasi belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 mencapai sebesar Rp 8,35 triliun lebih atau 87,01 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 9,59 triliun lebih.

Rincian realisasi belanja tersebut adalah belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp 6,96 triliun lebih, atau 89,90 persen dari anggaran sebesar Rp 7,75 triliun lebih.

Adapun belanja modal terealisasi sebesar Rp 1,37 triliun lebih atau 76,64 persen dari anggaran sebesar Rp 1,79 triliun lebih.

“Terakhir, belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp 1,52 miliar lebih atau 3,44% dari anggaran sebesar Rp 44,28 miliar lebih,"papar Wagub.

Lebih lanjut Wagub memaparkan, untuk pengeluaran transfer tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 2,97 triliun lebih atau 97,44% dari anggaran sebesar Rp 3,05 triliun lebih

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved