Breaking News:

Polemik Utang Bambang Trihatmodjo, Dicekal Hingga Gugat Negara, Disarankan Tempuh Penagihan Piutang

Belakangan ini, nama Bambang Trihatmodjo, putra Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ramai diperbincangkan.

Editor: Glery Lazuardi
Polemik Utang Bambang Trihatmodjo, Dicekal Hingga Gugat Negara, Disarankan Tempuh Penagihan Piutang
istimewa
Advokat dan Praktisi Hukum Andreas Wibisono

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Belakangan ini, nama Bambang Trihatmodjo, putra Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ramai diperbincangkan.

Hal ini, setelah pengusaha nasional itu menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran pencekalannya ke luar negeri.

Pencekalan tersebut diduga karena Bambang selaku Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 belum melunasi utangnya kepada Negara.

Tak terima, gugatan dilayangkan Bambang ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta terkait Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah RI terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Seperti dilansir laman www.setneg.go.id diketahui konsorsium mempunyai tugas untuk menyediakan dana untuk penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997.

Namun dalam pelaksanaannya konsorsium mengalami kekurangan dana dan negara memberikan pinjaman yang pada akhirnya menjadi utang konsorsium kepada negara (Piutang Negara).

Jangan Kaget, Segini Harta Kekayaan Anak dan Menantu Presiden Jokowi, Ternyata Punya Utang Juga

Cerita 3 Perempuan Asal Tangerang: Terjerat Utang, Dianiaya, hingga Dipaksa Jadi PSK

Menanggapi hal ini, Advokat dan Praktisi Hukum Andreas Wibisono menyarankan agar Bambang tidak hanya menggugat Menteri Keuangan ke PTUN.

Namun, kata dia, Bambang dapat mempersoalkan tata cara penagihan piutang Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan ke Mahkamah Agung (MA).

Aturan mengenai penyelesaian/pengurusan piutang Negara diatur UU No.49 Prp./1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.06/2007 dan Perubahannya tentang Pengurusan Piutang Negara.

Berdasarkan kedua aturan tersebut PUPN diperbolehkan menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan persoalan piutang Negara ketimbang menggunakan mekanisme hukum melalui Peradilan Perdata.

Dia menjelaskan, kedua aturan membolehkan PUPN menggunakan kekuasaan-kekuasaan jika saat menagih piutang Negara PUPN mengalami kesulitan dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Persidangan Perkara Perdata di dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement).

"Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Maachsstaat)”, ujar Andreas.

Imbas Pandemi Covid-19, Pendapatan Pajak Kendaraan Provinsi Banten Anjlok Hingga 70 Persen

Petani Keluhkan Buruknya Kondisi Ekonomi, Inovasi dan Pengembangan Bisnis Jadi Solusi

Andreas mengatakan, belum dibayarnya piutang Negara oleh putra mantan Presiden Soeharto merupakan perbuatan cedera janji (wanprestasi).

Hal itu pasti ada sebab musababnya mengapa Bambang Trihatmodjo sampai saat ini belum melunasi utangnya apalagi diduga dalam konsorsium/sindikasi tersebut Pemerintah Pusat/Daerah ikut terlibat di dalamnya sebagai anggota.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved