Breaking News:

Menang di Sidang PTUN Bandung, Pencabutan Gugatan Asimiliasi Tidak Sah, Habib Bahar Segera Bebas

Hakim PTUN Bandung yang mengadili perkara gugatan pencabutan asimilasi Habib Bahar‎ menyatakan pencabutan gugatan asimilasi tidak sah

Editor: Glery Lazuardi
Tribunbogor.com/istimewa
Habib Bahar bin Smith memakai baret merah saat bebas dari Lapas Cibinong, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM, BANDUNG - Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Bandung yang mengadili perkara gugatan pencabutan asimilasi Habib Bahar Bin Smith,‎ menyatakan pencabutan gugatan asimilasi oleh Kanwil Kemenkum HAM Jabar tidak sah.

Ini berarti Habib Bahar bebas karena proses tetap mendapat asimilasi.

Dalam perkara ini, Bahar sebagai penggugat Kanwil Kemenkum HAM Jabar yang mencabut ‎surat amilasi untuk Habib Bahar.

Sementara Kanwil Kemenkum HAM Jabar selaku tergugat.

"Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili, dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara itu, Faisal Zad, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Baru Bebas, Habib Bahar bin Smith Dijebloskan Lagi ke Penjara, Ternyata Tiga Hal Ini Penyebabnya

Baca juga: Tolak Undang-Undang Cipta Kerja, FPI dan kawan-kawan Gelar Aksi di Istana Negara 13 Oktober

Sidang digelar di PTUN Bandung Jalan Dipenogoro dan disiarkan langsung secara daring.

Pada 18 Mei 2020, Bapas Klas II Bogor mengeluarkan SK nomor W11.Pas.pas.33.pk.01.05.02-1987.

Surat itu merupakan dasar pencabutan untuk asimilasi untuk Habib Bahar.

"Mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala Bapas Klas II Bogor Nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1981 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pencabutan SK Kepala Lapas Klas II Bogor," ujar dia.

Majelis hakim menyebut dasar pencabutan itu tidak sah.

Alasanya, karena surat itu tidak disampaikan kepada Habib Bahar maupun keluarga pada saat penjemputan.

"Bahwa objek sengketa tidak pernah disampaikan kepada penggugat dan keluarga. Obyek sengketa digunakan menjadi dasar tentang pencabutan asimilasi narapidana. Menimbang surat keputusan Kepala Lapas Cibinong tidak disampaikan ke penggugat, meski dibawa tapi tidak dibacakan secara langsung saat menjemput. Namun, hanya disampaikan asimilasi dicabut," katanya.

Hakim menjadikan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar menyatakan surat pencabutan itu tidak sah.

Pasal itu mengatur soal keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan.

Baca juga: Delapan Bulan tak Ketahuan Gali Lubang di Penjara, Cai Changpan Pakai Trik Sederhana Geser Kasur

Baca juga: Lakukan Pencabulan di Gereja, Oknum Pendeta Diancam Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

"Hakim menilai secara nyata obyek sengketa surat tersebut tanggal 18 Mei 2020, sedangkan tergugat tidak menyampaikan obyek sengketa maupun sesuai amanat pasal 60 ayat 1 Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Menimbang, karena eksepsi tergugat ditolak, maka menolak eksepsi tergugat seluruhnya," ucap dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved