Breaking News:

PHRI: Banyak Hotel dan Restoran di Tangerang Selatan Belum Terima Dana Hibah Pariwisata

Restoran dan hotel yang belum mendapatkan dana hibah pariwisata tersebut di antaranya ada di Tangerang Selatan.

booking.com
Ilustrasi hotel 

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG SELATAN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan masih banyak perusahaan perhotelan dan restoran yang terdaftar berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak mendapatkan dana hibah pariwisata untuk restoran dan hotel yang digulirkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Restoran dan hotel yang belum mendapatkan dana hibah pariwisata tersebut di antaranya ada di Tangerang Selatan.

"Baru 270 dari 1.100 hotel dan restoran yang tervalidasi untuk menerima dana hibah. Banyak yang tidak tervalidasi karena Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) terdaftar di Pusat," ujar Wakil Ketua PHRI Kota Tangerang Selatan, Andre Sumanegara dalam pernyataannya, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Kawasan Wisata Negeri di Atas Awan yang Sempat Viral, Begini Kondisinya Sekarang saat Pandemi

Menurut Andre, awal transisi pemekaran Tangsel (Tengerang Selatan) dari Kabupaten Tangerang, seperti hutan rimba. Banyak oknum-oknum melakukan pungutan liar.

"Di pintu perizinan A, dihargai sekian. Masuk ke pintu perizinan berikutnya, harganya beda lagi," ujar Andre.

Saat itu, cerita Andre, terdapat oknum-oknum dari dinas tertentu yang memanfaatkan situasi.

Pada tahun 2011, PHRI sebenarnya sudah melakukan upaya komunikasi dengan Wali Kota dan dinas-dinas terkait untuk melakukan pembenahan terkait perizinan usaha itu.

Problem perizinan lain di wilayahnya, sambung Andre, adalah soal kepastian antara Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didapat melalui One Single Submission (OSS).

Baca juga: Gunung Anak Krakatau Berstatus Waspada, Wisatawan Dilarang Mendekat Dalam Radius 2 Kilometer

Sebagian mereka adalah restoran-restoran baru yang tidak memiliki TDUP tapi memiliki NIB karena izinnya melalui OSS.

"Sementara NIB itu ditolak dan tidak tervalidasi untuk menerima hibah," kata Andre.

Berkaca dari itu, Andre berharap implementasi UU Cipta Kerja bisa mengatasi benturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait administrasi perizinan usaha.

"Saya positif dengan UU Cipta Kerja. Cuma perlu diperhatikan sering terjadi benturan antara (pemerintah) pusat dengan daerah terutama soal perizinan. TDUP saja dengan NIB, yang satu ditolak dan yang satu tidak," ujar Andre.

Baca juga: PHRI: Libur Panjang saat Pandemi, Restoran di Tangsel Naik 20 Persen, Hotel Justru Melempem

Andre juga menyebut soal perizinan usaha dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi poin penting dan beri kepastian bagi investor dalam memulai usaha.

"Penerapan ini (UU Cipta Kerja) dalam perizinan ini jadi poin penting untuk kepastian bagi investor dalam berusaha," kata Andre. (Willy Widianto)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PHRI Keluhkan Masih Banyak Hotel dan Restoran Belum Terima Dana Hibah Pariwisata

Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved