KPK: 11 Aset Bermasalah di Banten Sudah Diselesaikan

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginventarisir aset bermasalah yang ada di Provinsi Banten.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango Awasi Pengelolaan Aset di Daerah Banten

Koordinator Wilayah II Deputi Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwandha, mengatakan
11 aset yang sempat dilaporkan oleh BPKAD kepada KPK RI telah diselesaikan dan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Saat ini, kata dia, masih terdapat 26 aset yang bermasalah di Banten yang tidak diketahui kepemilikan dan keberadaan.

Salah satu dari 26 aset itu berada di DPRD Provinsi Banten.

Oleh karena itu, pihak KPK RI sedang menginventarisasi terlebih dahulu terkait aset yang bermasalah di Banten untuk bisa menemukan titik terang dari penyelesaian masalah aset.

"Dari aset yang ada di Banten 11 aset sudah dikembalikan, 26 aset belum dikembalikan," ujarnya, ditemui di Kantor Pendopo Gubernur Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: KPK Mediasi Pemanfaatan Aset Bandara Soekarno Hatta Antara Pemkot dan Pemkab Tangerang

Dia menjelaskan, dari 11 aset yang telah dikembalikan tidak ada satupun aset di luar Banten.
Semuanya masih berada di wilayah Banten.

"Harusnya tahun ini 26 aset bermasalah tersebut sudah selesai, kalau tidak kita laporkan polisi saja terkait penggelapan aset," jelasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Banten, Al Muktabar mengatakan pihaknya bekerjasama dengan KPK dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Banten.

"Ada beberapa aset termasuk kendaraan yang berada di Pemprov Banten itu dikuasai oleh individu tertentu. Dan kami minta agar hal tersebut bisa ditatakelolakan secara neraca aset Provinsi," katanya.

Baca juga: Pemerintah Provinsi Banten Gandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Awasi Pengelolaan Aset