Breaking News:

Kepala Daerah Pelanggar Prokes Dicopot, Gubernur Banten tak Khawatir

Wahidin mengatakan, segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan protokol kesehatan, maka harus ditindak.

Tribunbanten.com/Marteen Ronaldo Pakpahan
Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (13/11/2020). 

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan tidak mempermasalahkan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengatur pencopotan kepala daerah yang melanggar atau membiarkan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat pandemi Covid-19.

Menurut Wahidin, keputusan Mendagri tidak mempengaruhi kinerjanya. Selain itu, ia juga merasa tidak pernah melanggar protokol kesehatan sebagaimana disangkakan beberapa pihak.

"Sudah ada instruksinya, ada enam poin. Kalau saya sih mau instruksinya (berisi) hukuman atau apa, enggak ada masalah," kata Wahidn saat dihubungi, Sabtu (28/11/2020).

Wahidin mengatakan, segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan protokol kesehatan, maka harus ditindak.

Dan sedianya setiap kepala daerah juga konsisten menjalankan segala bentuk peraturan pencegahan Covid-19 di masyarakat.  

Ia pun berharap pemerintah pusat dalam pembuatan peraturan terkait protokol kesehatan mengacu pada norma dan agama.

"Kalau kita konsisten melaksanakan prokes (protokol kesehatan), maka saya akan melaksanakan tugas sebagai gubernur dengan sebaik baiknya," ujarnya.

Baca juga: Anies Baswedan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Diklarfiikasi Dugaan Pidana Acara Rizieq Shihab

Baca juga: KPU Minta Aparat Polri/TNI dan Satpol PP Tegas Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pencoblosan

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan surat Instruksi Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian pada Rabu (18/11).

Instruksi itu disebut memberi kewenangan Mendagri untuk mencopot kepala daerah yang melanggar atau membiarkan pelanggaran protokol kesehatan di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Belakangan instruksi itu menimbulkan polemik perihal kewenangan mendagri dan presiden dalam pemberhentian kepala daerah.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved