2 Hari Lagi, Menanti Kejutan Reshuffle Presiden Jokowi di Rabu Pon, PDIP dan Gerindra Bersuara

TRIBUNBANTEN.COM - Bagi Presiden Joko Widodo, weton Rabu Pon merupakan hari istimewa lantaran sejumlah keputusan penting diambilnya di hari lahirnya itu.

Jokowi lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 (59 tahun), tepatnya pada Rabu Pon.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang.

Isu beredar perombakan kabinet kian menguat karena pada pekan ini terdapat hari Rabu Pon, 23 Desember 2020 yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Jokowi.

Beberapa kali dalam merombak atau reshuffle kabinet, Jokowi melakukannya di momen tersebut.

Dilansir dari Kompas.id, Presdien Jokowi empat kali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja pada kepemimpinan periode 2014-2019 dilakukan pada hari Rabu.

Dua reshuffle dilakukan pada Rabu Pon, reshuffle pertama pada Rabu Pon, 12 Agustus 2015 dan reshuffle kedua pada Rabu Pon, 27 Juli 2016.

Dua reshuffle berikutnya dilakukan pada Rabu Pahing, yakni reshuffle kabinet ketiga terjadi pada Rabu Pahing, 17 Januari 2018 dan reshuffle keempat pada Rabu Pahing, 15 Agustus 2018. 

Adapun pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada Rabu Legi (23/10/2019).

Momentum tepat

Terlepas dari kebiasaan Jokowi yang merombak kabinetnya di hari Rabu, khususnya Rabu Pon, desakan reshuffle semakin menguat setelah dua menterinya menjadi tersangka kasus korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam dua pekan berturut-turut di akhir November dan awal Desember, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Partai Gerindra Edhy Prabowo, serta Menteri Sosial sekaligus kader PDI-P Juliari Batubara, ditangkap KPK lantaran diduga menerima suap.

Edhy diduga menerima suap dalam pengurusan izin ekspor benih lobster dan Juliari diduga menerima suap dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca juga: Dua Menteri Terjerat Kasus Korupsi, Kondisi Kabinet Pincang, Seknas Harap Presiden Segera Reshuffle

Baca juga: Prabowo Murka Dikhianati Edhy Prabowo: Dia Anak yang Saya Angkat dari Selokan 25 Tahun Lalu

Politisi PKS Nasir Jamil dalam acara "Satu Meja The Forum" yang tayang di Kompas TV pada Rabu (16/12/2020) menyatakan, penangkapan kedua menteri Jokowi itu menjadi momentum untuk mengevaluasi kabinet.

Tak hanya partai oposisi yang menilai reshuffle harus dilakukan dalam waktu dekat, politisi dari partai koalisi pemerintah juga menyampaikan hal yang sama.

Politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira bahkan mengatakan ada kemungkinan reshuffle terjadi selain di dua pos kementerian yang menterinya tersangkut kasus korupsi.

Andreas menilai reshuffle juga dimungkinkan terjadi di pos kementerian lain yang dianggap tak optimal kinerjanya oleh Presiden.

Sebabnya, Presiden beberapa kali juga pernah marah kepada para menterinya lantaran lambatnya penyerapan anggaran di masa pandemi Covid-19.

Padahal Jokowi menginginkan di masa krisis seperti sekarang, penyerapan anggaran menjadi jalan satu-satunya mengungkit pertumbuhan ekonomi untuk kembali ke angka positif.

“Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru yang ditetapkan bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran di tahun anggaran berjalan,” kata Andreas.

Baca juga: Juliari Batubara Buat Bangga & Kesal Wanita Cantik Ini Sebelum Tersandung Korupsi Sembako Corona

Baca juga: Risma Disebut Dapat Tawaran jadi Menteri Sosial Gantikan Juliari Batubara, Begini Tanggapannya

Masih menunggu nama

Sementara itu Difrektur Eksekutif Indobarometer M. Qodari menilai saat ini Presiden Jokowi tengah menunggu usulan sosok pengganti kedua pos kementerian yang ditinggal menterinya karena kasus korupsi.

Jokowi, menurut Qodari, tengah menunggu nama pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

”Pak Jokowi, sepertinya, memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo dan Bu Mega memberikan usulan penggantinya,” kata Qodari.

Keputusan Jokowi tak terburu-buru mengisi kursi menteri yang kosong pun tak ayal menimbulkan banyak tanya, apakah jabatan menteri itu kembali diberikan kepada parpol atau profesional.

Qodari memaparkan, sejak Reformasi 1998, setidaknya terdapat dua pertimbangan Presiden dalam pemilihan anggota kabinet, yakni kemampuan dan konstelasi atau dukungan politik.

Baca juga: Ternyata Mega-Prabowo Sudah Buat Kesepakatan Usung Muhamad-Rahayu di Pilkada Tangsel

Dua kursi menteri yang ditinggalkan merupakan ”jatah” PDI-P dan Partai Gerindra.

Karena itu, menurut Qodari, Presiden pun tak akan sembarangan menetapkan pengganti karena alokasinya sudah jelas untuk parpol.

Kendati perombakan kabinet merupakan hak prerogatif, Presiden tetap akan menunggu usulan nama dari pimpinan parpol. 

Meski begitu, menurut Andreas, dalam pengisian kabinet semestinya loyalitas dan kemampuan menerjemahkan visi-misi presiden menjadi pertimbangan.

"Seharusnya yang mengisi kabinet itu all the president’s men, loyalis yang memahami visi-misi presiden. Orang-orang yang bisa mengeksekusi program-program pemerintahan," tuturnya.

Loyalitas dan kemampuan menerjemahkan visi-misi presiden ini penting mengingat periode jabatan masih empat tahun lagi.

Selain itu, tantangan yang dihadapi pemerintah juga relatif berat, yakni mengendalikan pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian nasional.

Siapa pun berhak berspekulasi, bahkan menggantungkan harapan pengisian kabinet tak sekadar bagi-bagi kue kekuasaan.

Semua elemen bangsa juga berhak berharap mendapatkan menteri yang cakap, yang bisa membantu presiden membawa Indonesia keluar dari berbagai persoalan.

Namun, sekali lagi, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Kini yang bisa dilakukan rakyat hanyalah menanti kejutan Presiden pada Rabu Pon.

PDIP dan Gerindra Bersuara

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, komunikasi antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri makin intens belakangan ini.

Komunikasi itu berkaitan dengan pengisian jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial.

"Secara periodik, Ibu Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Jokowi. Komunikasi memang sudah dilakukan,” kata Hasto saat dihubungi, Minggu (20/12/2020), sebagaimana dilansir dari Kompas.id.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Gerindra tidak mengajukan nama kader untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Indonesia Maju.

Seperti diketahui, Edhy Prabowo telah mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi.

"Enggak juga, kami tidak ada ajukan nama. Itu kan hak prerogratifnya presiden, baliknya ke sana itu," kata Habiburokhman saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Habiburokhman mengaku belum mendapatkan informasi terkait rencana perombakan kabinet Indonesia Maju.

Ia juga menegaskan, pihaknya tidak akan mengintervensi sikap Presiden Jokowi dalam me- reshuffle atau merombak susunan kabinet.

"Tidak ada pembicaraan dan kami tidak ada informasi soal itu. Kita enggak intervensi, itu haknya presiden gitu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, jabatan dua menteri itu kosong pasca Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Mensos Juliari P Batubara jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desas-desus perombakan kabinet pun semakin menguat dua pekan belakangan setelah dua menteri itu ditahan KPK. Bukan hanya karena kekosongan dua kursi menteri sudah berlangsung lebih dari dua pekan.

Namun, beragam spekulasi juga muncul lantaran pada minggu keempat Desember terdapat hari Rabu (23/12/2020) Pon yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Jokowi (Kompas, 18/12/2020).

Selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, Jokowi beberapa kali mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menanti Kejutan Reshuffle Kabinet di Rabu Pon..." , "Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi dan Megawati Komunikasi Intens" & "Soal Isu Reshuffle, Waketum Gerindra: Kami Tidak Ajukan Nama"