Vaksin Mulai 13 Januari, Presiden Joko Widodo Orang Yang Pertama Divaksin

Vaksin yang digunakan Jokowi merupakan vaksin Sinovac yang telah tiba di Indonesia pada 6 dan 31 Desember 2020 lalu.

"Iya, Sinovac," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa, (5/1/2021).

Hal yang sama diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Menurutnya, penyuntikan perdana vaksin Covid-19 akan dilakukan kepada Jokowi bersama sejumlah pejabat kementerian atau lembaga yang berusia di bawah 60 tahun.

Hal itu lantaran vaksin yang digunakan adalah Sinovac yang diperuntukan bagi warga 18-59 tahun.

"Penyuntikan perdana tanggal 13 (Januari), hari Rabu depan, itu nanti di tingkat pusat oleh Bapak Presiden langsung yang pertama, beberapa menteri lain, pejabat tingkat pusat yang pimpinan Kementerian/Lembaga, usia di bawah 60 tahun, karena ini yang dari Sinovac, 18-59 tahun," kata Tito dalam rapat koordinasi persiapan vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri.

Baca juga: DPRD Dukung Vaksininasi Covid-19 di Banten, Anggaran Rp 20 Miliar Disiapkan

Pemerintah memastikan, vaksinasi akan dilakukan setelah keluar izin penggunaan darurat atau Emergency use Authorization (EuA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Seluruh vaksin yang beredar di Indonesia harus mengantongi izin tersebut dari BPOM, meskipun telah keluar izin yang sama dari negara produsen.

Untuk vaksin Sinovac, BPOM telah menerbitkan sertifikat Lot Release untuk 1,2 juta vaksin dari kedatangan pertama pada 6 Desember 2020, dan akan segera menerbitkan sertifikat lot release untuk 1,8 juta vaksin yang datang pada 31 Desember 2020.

"Pada proses penerimaan di bandara, Badan POM melakukan pengecekan kesesuaian dokumen, serta kesesuaian suhu tempat penyimpanan vaksin coronavac," ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Lucia Rizka Andalusia, dalam konferensi virtual di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/1/2021).

Sertifikat Lot Release ialah persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam memastikan kualitas vaksin.

Persyaratan ini merupakan standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu berupa proses evaluasi yang dilakukan otoritas obat di setiap negara untuk menjamin mutu setiap lot atau setiap batch vaksin tersebut.

"Untuk penerbitan sertifikat ini, Badan POM melakukan pengujian di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional," ujarnya.

Baca juga: Petugas Kesehatan Meninggal Dunia Setelah Mendapatkan Vaksin Covid-19

Sementara untuk proses percepatan penerbitan EuA vaksin Covid-19, BPOM melakukan rolling submission dimana data yang dimiliki oleh industri farmasi dapat disampaikan secara bertahap.

Pihaknya juga telah melakukan evaluasi terhadap data uji praklinik, uji klinik fase 1 dan fase 2 untuk menilai keamanan dan respon imun dari penggunaan vaksin.