SOSOK dan Profil Jenderal yang Memimpin Kudeta di Myanmar, Dikenal Otak Pembantaian Etnis Rohingya
Menurut keterangan dari mantan teman sekelasnya seperti dikutip Reuters, latar belakang Min hanyalah sosok kadet yang biasa saja.
lihat foto
Dia memimpin transisi kekuasaan dari tangan militer yang hampir 50 tahun berkuasa ke tangan sipil. Namun, pengamat menyebut itu semu.
Sebabnya, hubungan itu dianggap sekadar top-down. Militer tidak ingin gerakan rakyat makin meluas sembari mereka memertahankan kekuasaan.
Selain itu, dia juga membuyarkan harapan negara Barat yang menganggap sang panglima sebagai sosok negarawan dan caranya berbicara sangat jelas.
Pada 2015, kepada BBC dia mengungkapkan tidak bisa mengatakan dengan pasti kapan pemerintahan Myanmar akan diserahkan ke sipil seluruhnya.
"Mungkin saja lima tahun. Mungkin juga bisa berlangsung selama 10 tahun. Saya tak bisa mengatakannya dengan jelas," paparnya.
Baca juga: Ledakan Hebat Mengguncang Ibu Kota Arab Saudi
Min, meski hanya memimpin tiga kementerian, pertahanan, urusan perbatasan, dan urusan dalam negeri, pengaruhnya sangat besar.
Sementara pemerintahan sipil bisa menelurkan legislasi, Min dan kroninya memegang kekuasaan dari polisi, pasukan perbatasan, hingga Departemen Administrasi Umum.
Min Aung Hlaing juga mendapat wewenang memilih seperempat anggota parlemen, yang bisa memveto jika ada kebijakan yang tak menguntungkan.
Kemudian mereka sewaktu-waktu bisa melakukan kudeta, dengan klausul "militer berhak mengambil alih dan memimpin negara jika demokrasi dianggap mati".
Kecurangan pada pemilu diduga jadi alasan kudeta militer Myanmar
Aung San Suu Kyi sempat memenangkan hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya dalam perjuangan untuk demokrasi dengan junta Myanmar. Usaha kerasnya tersebut membuatnya menjadi ikon nasional sekaligus tahanan rumah selama beberapa dekade.
Pada pemilihan di bulan November, NLD memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan, tetapi militer mengatakan pemungutan suara itu curang.
NLD memenangkan 83 persen kursi yang tersedia dalam pemilihan 8 November dalam apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai referendum terhadap pemerintahan sipil Suu Kyi.
Namun militer membantah hasil tersebut, mengajukan pengaduan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua komisi pemilihan.
Ketakutan akan kudeta militer meningkat setelah militer baru-baru ini mengancam akan "mengambil tindakan" atas dugaan penipuan. Komisi pemilihan telah menolak tuduhan tersebut.
