Breaking News:

Moeldoko Masih Bisa Batal Jadi Ketum Demokrat Asalkan Kubu AHY Berani Lakukan Ini

Kedudukan AHY bisa tergeser oleh Moeldoko bila hasil KLB diterima oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham.

Penulis: Yudhi Maulana A | Editor: Yudhi Maulana A
youtube/tribunnews.com
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Vs Moeldoko sama-sama menjabat Ketua Umum Partai Demokrat 

TRIBUNBANTEN.COM - Penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang pada Jumat (5/3/2021) kemarin menimbulkan kegaduhan di internal partai.

Meski begitu,  Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) masih diakui pemerintah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Kedudukan AHY bisa tergeser oleh Moeldoko bila hasil KLB diterima oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham.

Banyak yang menganggap kans atau peluang Moeldoko menggeser AHY cukup besar, karena Moeldoko kini berada dalam lingkaran pemerintahan, yakni menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak bisa menolak KLB.

Dalam pandangan pemerintah, kata Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.

Baca juga: Beda Sikap 2 Mantan Panglima TNI di Kisruh Demokrat, Moeldoko Buat SBY Malu dan Gatot Menolak KLB

Baca juga: 5 Reaksi AHY atas KLB Demokrat di Sumut, Sebut Ilegal hingga Minta Jokowi Turun Tangan

Karena itu, pemerintah tidak bisa menghalangi acara tersebut karena sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu," kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud menambahkan, pemerintah belum bisa menilai sah tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah.

Karena itu, Mahfud menyebutkan, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.

"Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang, Medan? Bagi pemerintah kita tidak berbicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi enggak ada masalah hukum sekarang," imbuh Mahfud.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019). (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Untuk itu, hingga kini masih mencatat secara resmi Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud MD.

Namun, dalam akun Twitter-nya, Mahfud MD menjelaskan bila nanti hasil KLB diserahkan ke Kemenkumham dan diterima, kubu AHY bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved