Breaking News:

Kabar Gembira, Korban PHK Bakal Dapat Bantuan Uang Tunai Selama 6 Bulan, Begini Syaratnya

Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan DPR RI membahas upaya pemberian bantuan bagi korban PHK

Warta Kota/Andika Panduwinata
Seorang buruh PT Victory Chingluh, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang memposting foto dan menuai sorotan dari masyarakat. 

TRIBUNBANTEN.COM - Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan DPR RI membahas upaya pemberian bantuan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal itu dibahas di rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Rabu (7/4/2021).

Dalam rapat itu, dibahas mengenai kebijakan bantuan tunai selama 6 bulan bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca juga: KABAR GEMBIRA Alumni Kartu Prakerja yang Kena PHK Bakal Dapat Bantuan KUR

Baca juga: Kisah Sulaeman Setelah Kena PHK, Bongkar Tabungan 25 Tahun Bekerja, Buka Usaha Pentol di Kota Serang

Ida selaku Menteri Ketenagakerjaan mengatakan para korban PHK nantinya akan mendapat bantuan uang tunai sebesar 45 persen dari upahnya terdahulu untuk tiga bulan pertama.

Tiga bulan berikutnya, uang tunai yang diterima hanya sebesar 25 persen dari upahnya.

"Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ujar Ida, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (7/4/2021).

Tak hanya itu, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar para korban PHK dapat menerima bantuan uang tunai tersebut.

Salah satunya korban PHK harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial yang sudah ada.

Ida menyebut program jaminan sosial yang dimaksud meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan lain sebagainya.

"Peserta JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam PP No. 109 tahun 2013, meliputi untuk usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM, kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM," jelasnya.

Baca juga: Perusahaan Bisa PHK Buruh Tanpa Bayar Pesangon Penuh, Ini Penjelasan Pemerintah

Baca juga: Kejutan PP Turunan UU Cipta Kerja: Perusahaan Bisa PHK Buruh Tanpa Bayar Penuh Pesangon Jika

Halaman
12
Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved