Breaking News:

Larangan Mudik 2021, Menhub Budi Karya Prediksi 27 Juta Orang Tetap Pulang Kampung

Pemerintah pusat melarang mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021. Namun, sebanyak 27 juta orang tetap akan mudik meskipun kegiatan itu dilarang

Tangkapan layar YouTube KompasTV
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada konferensi persnya soal update pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di JITC II Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (21/1/2021). 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah pusat melarang mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.

Namun, sebanyak 27 juta orang tetap akan mudik meskipun kegiatan itu dilarang.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Kalau ada larangan mudik, orang yang ingin mudik 11% dengan angka 27 juta," ujarnya saat jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Menhub Tegaskan Larangan Mudik Lebaran 2021 Sudah Final

Baca juga: Polda Banten Buat 8 Check Point Saat Masa Mudik, Warga yang Ingin Pulang Kampung Akan Diputar Balik

Angka 27 juta orang itu didapat berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap banyak responden.
Hasilnya mengungkap ada 81 juta orang atau 33% warga yang mudik jika pemerintah tak melarang.

"Kami sampaikan bahwa Menhub melakukan suatu survei terhadap satu jumlah responden yang banyak, di mana apabila tidak ada larangan mudik, maka 33% orang masih mudik. Artinya ada 81 juta orang akan mudik," kata dia.

Pemerintah melihat jumlah warga yang berniat mudik masih banyak meski sudah dilarang.

Pemerintah memastikan akan bertindak tegas jika masih ada warga yang membandel.

Adapun tujuan mudik paling banyak ke Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Itu jumlah yang banyak, dan kami mengidentifikasi bahwa tujuan mudik yang paling banyak dari Jabodetabek ke Jateng sebanyak 37% atau kurang lebih 12 juta, Jabar 23% atau 6 juta dan Jatim," ujar Budi.

Baca juga: RESMI! ASN Dilarang Mudik dan Cuti pada 6-17 Mei 2021

Baca juga: Larangan Mudik 2021, Dishub Banten Akan Dirikan Posko Check Point

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menugaskan jajaran Kemenhub untuk melakukan mitigasi apa yang terjadi pada tahun sebelumnya.

"Kita ketahui bahwa Menko PMK sudah mengeluarkan dan menetapkan mudik Lebaran dilarang dari tanggal 6-17," kata Budi.

Kemenhub secara konsisten akan menindaklanjuti secara lebih detail.

Namun, pihaknya menunggu arahan dari Satgas COVID-19 karena satgas yang akan memberikan surat edaran (SE) dan akan menindaklanjuti

Editor: Glery Lazuardi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved