Ribuan Buruh Gelar Demo Secara Fisik dan Virtual, Berikut Isi Tuntutannya

TRIBUNBANTEN.COM - 10 ribu buruh dari 1000 perusahaan yang tersebar di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota menggelar aksi penyampaian pendapat, pada Senin (12/4/2021).

Aksi tingkat nasional akan digelar di depan kantor Mahkamah Agung yang akan dihadiri oleh perwakilan buruh.

Aksi di daerah akan berlangsung di Kantor Pemerintahan Daerah setempat.

"Kami akan mengikuti standar protokol kesehatan sesuai arahan dari petugas berwenang dan Satgas Covid-19," kata Presiden Konferedasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Baca juga: Elemen Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa Jelang Ramadan, Tolak THR Dicicil

Baca juga: Isu THR Dibayar Menyicil, Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah Harus Duduk Bersama

Dia menjelaskan, aksi buruh dilakukan secara fisik dan virtual mulai dari pukul 09.00-13.00 WIB.

Aksi akan menuntut tiga hal utama.

Pertama, meminta hakim Mahmakah Konstitusi untuk membatalkan omnibus law atau UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan.

Tuntutan kedua yakni agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 diberlakukan kembali.

Terakhir, meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dibayar penuh oleh perusahaan.

Massa aksi buruh juga meminta dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan diusut tuntas oleh Kejaksaan Agung.

"Harus diusut tuntas dan ditetapkan tersangkanya," kata Iqbal.

Selain turun ke jalan, aksi virtual akan disiarkan langsung melalui akun Facebook KSPI, sehingga buruh yang tidak ikut turun ke lapangan dapat mengikuti aksi secara virtual.

Tercatat pada pukul 10.08 WIB ada 434 orang yang sudah menyaksikan demo secara virtual di Facebook.

Dijelaskan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal, aksi dilakukan secara fisik dengan turun ke lapangan berpusat di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk yang di wilayah Jakarta.

Sementara di daerah lain, akan berpusat di kantor-kantor gubernur, bupati, atau walikota.