Breaking News:

Larangan Mudik, Pekerja Boleh Bepergian bila Kondisi Darurat, Ini Syaratnya

Pekerja swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diimbau tidak melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun 2021 ini.

Editor: Glery Lazuardi
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ilustrasi Calon Penumpang Mudik 

TRIBUNBANTEN.COM - Pekerja swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diimbau tidak melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun 2021 ini.

Larangan mudik Lebaran itu berlaku mulai dari 6-17 Mei 2021.

Namun demikian, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.

Kebijakan itu tertuang di Surat Edaran (SE) Nomor M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja dan PMI dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19.

Baca juga: Penumpang Transportasi Kereta Api Masih Normal, Belum Terlihat Curi Start Mudik Saat Akhir Pekan

Baca juga: Larangan Mudik 6-17 Mei 2021, Doni Monardo: Jangan Ada yang Keberatan atau Menyesal Nanti

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengimbau pekerja swasta dan PMI untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

Surat Edaran ini ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab Perusahaan Penempataan Pekerja Migran Indonesia.

Ida mengatakan, penerbitan SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja swasta dan PMI.

Namun demikian, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.

Keadaan yang dimaksud, antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.

Menurut dia, pekerja yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk melampirkan print out surat izin keluar masuk (SIKM).

Adapun SIKM bagi para pekerja swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik oleh pimpinan perusahaan serta identitas pekerja.

Baca juga: Catat! 31 Titik Penyekatan Polisi di Jadetabek Selama Larangan Mudik Lebaran

Baca juga: Larangan Mudik 6-17 Mei, Curi Start Dikarantina Selama Lima Hari

Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.

Ida juga menginstruksikan agar Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari debarkasi ke daerah asal.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved