Breaking News:

Ombudsman RI Beberkan Potensi Maladministrasi saat Pembelajaran Tatap Muka dan PPDB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan sekolah menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka mulai Juli 2021.

DOK TANOTO FOUNDATION
Keputusan pemerintah yang membuka kembali sekolah pada tahun 2021, menjadi sebuah tantangan bagi pengelola sekolah. Sekolah harus mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang aman dan bermakna. 

TRIBUNBANTEN.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan sekolah menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka mulai Juli 2021.

Upaya menggelar kegiatan Pembelajaran Tatap Muka itu berpotensi terjadi maladministrasi. Selain itu, maladministrasi juga dapat terjadi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021.

Untuk itu, Ombudsman RI meminta masyarakat aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan dugaan maladministrasi pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan PPDB 2021.

Baca juga: Dindikbud Pandeglang: 8.160 Guru Sudah Divaksin, Sekolah Tatap Muka Dapat Digelar

Baca juga: Siswa di Lebak Mulai Belajar di Sekolah 14 April, Satu Kelas Hanya Boleh 18 Orang

Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengatakan bahwa hal yang menjadi perhatian Ombudsman dalam rencana pertemuan tatap muka ini adalah implementasi Surat Keputusan dan Surat Edaran Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

“Ombudsman menekankan pada pengawasan pemenuhan daftar periksa kesiapan sekolah sebagaimana tertuang dalam SKB 4 Menteri tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Daftar periksa kesiapan sekolah di antaranya identifikasi kesiapan sarana sanitasi di sekolah, seperti toilet yang bersih dan layak, sarana cuci tangan beserta sabun dengan air mengalir, hand sanitizer di beberapa titik serta ketersediaan disinfektan.

Selain itu, identifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di sekolah serta identifikasi kesiapan satuan pendidik untuk penerapan protokol kesehatan dengan mewajibkan pemakaian masker.

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti kejelasan prosedur pembelajaran tatap muka seperti pemenuhan sarana prasarana sekolah, jumlah jam belajar, metode shift, dan pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas.

Hal lain yang menjadi perhatian Ombudsman adalah pemenuhan kebutuhan vaksinasi bagi setiap tenaga pendidik. Perlu adanya upaya pembentukan Satgas Covid-19 di setiap sekolah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan.

Apabila muncul kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan sekolah, Indraza menegaskan perlunya upaya mitigasi penanganannya, di samping edukasi secara berkala di lingkungan sekolah.

Baca juga: 16.165 Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta di Banten Tingkat SMA Dapat Insentif Rp 1,5 Juta

Baca juga: Gubernur Wahidin Halim Beri Lampu Hijau Sekolah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Halaman
12
Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved