Breaking News:

Virus Corona

Gubernur Banten Wahidin Halim Keluarkan SE: WFH Diperpanjang, ASN Dilarang Bepergian Keluar Daerah

SE itu mengatur sejumlah hal terkait penyesuaian jam kerja dan larangan bepergian keluar daerah, dan akuntablitas kinerja aparatur sipil negara (ASN)

Dok. Pemprov Banten
Gubernur Banten Wahidin Halim di rumah dinas Gubernur, Rabu (5/5/2021).  

TRIBUNBANTEN.COM, BANTEN - Untuk merespons situasi terkini pandemi Covid-19, Gubernur Bnaten Wahidin Halim mengeluarkan surat edaran (SE).

SE itu mengatur sejumlah hal terkait penyesuaian jam kerja dan larangan bepergian keluar daerah, dan akuntablitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten.

SE yang dikeluarkan gubernur adalah Surat Edaran Nomor : 800/1357 -BKD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Batasan Bepergian Ke Luar Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 21 Juni 2021.

Baca juga: Pesan Gubernur Wahidin Halim kepada 22 Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Mengutip rilis yang diterima TribunBanten.com, Rabu (23/6/2021), pertama, untuk pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau work from home (WFH) diperpanjang hingga 23 Juli 2021. 

Kedua, selama melaksanakan tugas kedinasan para ASN wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menjalankan pola hidup sehat. 

Ketiga, tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, tidak lebih dari lima orang dengan jarak dua meter.

Baca juga: Banten Masuk 6 Provinsi dengan Penambahan Kasus Covid-19 Lebih Tinggi Dibandingkan Angka Kesembuhan

Keempat, dalam upaya pencegahan Covid-19, para ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T.

5M adalah mengenakan masker saat berkegiatan tanpa terkecuali, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi.

Baca juga: Apa Beda Gejala Virus Corona Varian Delta dengan Gejala Umum Covid-19? Simak Penjelasannya di Sini

Adapun 3T meliputi testing atau pemeriksaan dini, tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19, serta treatment atau perawatan apabila positif Covid-19.

Pembatasan atau larangan ke luar daerah kecuali ada hal-hal yang dianggap mendesak.

Apabila dalam rangka tugas kedinasan harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau kepala satuan kerja; atau mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Terhadap ASN yang melanggar, yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved