Gedung KPK Disorot Laser 'Berani Jujur Pecat' Hingga 'Mosi Tidak Percaya', Ada Apa?

Pada Senin (28/6/2021) petang, Gedung Merah Putih KPK di Kuningan disorot laser. Laser berkelir merah dan hijau itu membentuk sejumlah tulisan.

Editor: Glery Lazuardi
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, ditembaki laser, Senin (28/6/2021) petang membentuk beberapa tulisan di antaranya Berani Jujur Pecat 

TRIBUNBANTEN.COM - Pada Senin (28/6/2021) petang, Gedung Merah Putih KPK di Kuningan disorot laser.

Laser berkelir merah dan hijau itu membentuk sejumlah tulisan.

Di antaranya, "Berani Jujur Pecat!", "Mosi Tidak Percaya", hingga "Rakyat Sudah Mual".

Baca juga: Penyidik KPK Periksa Gitaris Band The Changcuters Terkait Pemberian Uang ke Aa Umbara

Baca juga: 36 Pegawainya Dinyatakan Positif Covid-19, KPK Berlakukan Pembatasan Kerja Hingga 25 Juni 2021

Juru bicara #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia Asep Komaruddin, mengungkapkan alasan mengapa gedung KPK disorot laser.

Menurut dia, tulisan-tulisan laser itu merupakan bentuk penyuaraan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Sejumlah pesan terproyeksi di gedung KPK malam ini, menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga antikorupsi ini dari cengkeraman oligarki," kata Asep kepada Tribunnews.com, Senin (28/6/2021).

Asep mengingatkan, polemik TWK ini telah mencuat sejak 51 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan dan penyidik-penyidik terbaik KPK lainnya dinonaktifkan.

Diduga kuat, imbuhnya, tes yang kontroversial tersebut adalah usulan dari Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri.

"Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, tes yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN ini, cacat prosedur," katanya.

Terlebih, menurutnya, pengadaan TWK terkesan terburu-buru, beberapa pertanyaan yang terdapat dalam tes juga sama sekali tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Bahkan, dikatakan Asep, muncul asumsi bahwa TWK memang sudah dirancang untuk menyingkirkan mereka yang vokal dan berintegritas, serta mereka yang sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi bansos, e-KTP, dan mengejar buronan Harun Masiku.

"Pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober tahun 2019, ketika Revisi UU KPK disahkan," kata dia.

Baca juga: Penyebaran Covid-19 Melonjak, KPK Berhentikan Sementara Kunjungan Tahanan Tatap Muka

Baca juga: Komnas HAM: Pimpinan KPK Tak Bisa Jawab Siapa Pencetus TWK

Kala itu, Asep berujar bahwa meskipun memicu sejumlah aksi penolakan di berbagai daerah termasuk Jakarta, UU tersebut tetap disahkan.

Ia menilai usaha pelemahan ini kemudian semakin nyata dengan diangkatnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, padahal Firli pernah dinyatakan melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

“Upaya pelemahan KPK ini akan semakin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga antikorupsi di negeri ini," ujar Asep.

“Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan semakin menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan, ini merupakan bagian dari praktek state capture corruption”, tegasnya.

Sebagai contoh, ia memerinci, selama tiga kali berturut-turut KPK telah berhasil menangkap Gubernur Riau dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan dugaan kasus pemberian izin ilegal untuk pembukaan lahan di Provinsi Riau.

Kasus tangkap tangan beberapa terkait suap terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah dalam proses perizinan kawasan hutan.

Juga ada Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang merupakan terpidana korupsi atas pemberian izin pertambangan.

Baca juga: Cerita Pedagang di Pasar Rau Serang Antusias Ikut Nobar Film KPK The EndGame, Pakai Baju Soe Hok Gie

Baca juga: Aksi Solidaritas Terhadap Pegawai KPK Korban TWK, BEM Serang Raya Gelar Nobar Film the EndGame

Menurutnya, kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sejatinya tidak lepas dari praktik korupsi.
Misalnya saat pilkada serentak, hal ini dapat menjadi ancaman kerusakan hutan.

Dugaan itu muncul seiring pemangkasan dan kemudahan izin pelepasan kawasan hutan yang dikhawatirkan menjadi modal ‘transaksi politik’.

“Penyingkiran penyidik-penyidik terbaik KPK ini membuktikan bahwa KPK telah digerogoti dari dalam, menggunakan stigma radikalisme yang sesungguhnya hanya dibuat-buat untuk menyingkirkan mereka yang berintegritas," kata Asep.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gedung KPK Ditembaki Laser Membentuk Tulisan 'Berani Jujur Pecat' Hingga 'Rakyat Sudah Mual'

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved