Aplikasi PeduliLindungi Jadi Syarat Naik Kereta Api, Penumpang Tetap Harus Membawa Kartu Vaksin

TRIBUNBANTEN.COM - Aplikasi PeduliLindungi bakal digunakan sebagai syarat perjalanan naik kereta api jarah jauh sebagaimana yang direncanakan pemerintah.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mewajibkan calon penumpang kereta api jarak jauh memiliki aplikasi tersebut mulai 28 Agustus 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh VP Public Relations PT KAI Joni Martinus, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (30/8/2021).

Joni juga menjelaskan, saat ini PT KAI juga telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI untuk membantu proses validasi dokumen kesehatan calon pelanggan.

"Integrasi ini terwujud melalui kerjasama antara KAI dan Kementerian Kesehatan."

"Terintegrasinya aplikasi Peduli Lindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan," kata Joni.

Ia juga menambahkan, dengan integrasi ini dapat memperlancar proses pemeriksaan dokumen, juga untuk menghindari pemalsuan dokumen.

Baca juga: Aturan Terbaru Naik Kereta Api di Wilayah PPKM Level 3 & 4, Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

Agar data vaksin dan hasil tes Covid-19 milik calon pelanggan terbaca pada sistem boarding KAI calon pelanggan harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama pada saat pemesanan tiket dan saat melakukan vaksinasi atau tes Covid-19.

"Meski sudah terintegrasi aplikasi PeduliLindungi, kami mengimbau calon penumpang agar tetap membawa bukti fisik kartu vaksin untuk kepentingan validasi," ujar Joni.

Sementara Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan, sistem integrasi boarding pass dengan aplikasi PeduliLindungi untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

Adapun persyaratan protokol kesehatan yang saat ini ditetapkan untuk dapat menggunakan KA Jarak Jauh di antaranya:

1. Berusia minimal 12 tahun
2. Berkas pemeriksaan RT-PCR masa berlaku 2x24 jam atau Antigen masa berlaku 1x24 jam dengan hasil negatif.
3. Sudah Di Vaksin minimal dosis pertama.

Minta Dicabut

Namun anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatalkan pemakaian aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan.

Anggota FPKS DPR RI ini menilai penggunaan aplikasi PeduliLindungi tidak serta merta akan mencegah penyebaran covid.

Sebaliknya, kebijakan mewajibkan penggunaan aplikasi itu akan semakin membebani masyarakat di saat pandemi.