Breaking News:

Bakar Ban Bekas di Gedung DPRD Pandeglang, Mahasiswa Soroti Temuan BPK Terkait Perjalanan Dinas

Sempat terjadi ketegangan antara polisi dengan mahasiswa, karena para mahasiswa sempat membakar ban bekas di depan gedung DPRD Pandeglang.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan | Editor: Yudhi Maulana A
TribunBanten.com/Marteen Ronaldo Pakpahan
Sejumlah anggota polisi memadamkan api dari ban yang terbakar saat mengawal aksi demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD Pandeglang, Senin (13/9/2021) 

Laporan wartawan TribunBanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  Cabang Pandeglang melakukan aksi demonstrasi  di depan Gedung DPRD Pandeglang, Senin (13/9/2021).

Sempat terjadi ketegangan antara polisi dengan mahasiswa, karena para mahasiswa sempat membakar ban bekas di depan gedung DPRD Pandeglang.

Polisi pun langsung sigap memadamkan ban yang terbakar tersebut menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

Butiran debu putih yang keluar dari APAR pun sempat membuat mahasiswa mundur untuk menghindar.

Baca juga: Iti Jayabaya Bubarkan Acara HUT Partai Demokrat Kubu Moeldoko di Tangerang: Ini Banten Bung!

Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti adanya temuan LHP BPK terkait kerugian negara dari beberapa perjalanan dinas yang dianggarkan oleh DPRD Pandeglang.

Koordinator Lapangan PMII Pandeglang, Rival Yadi menerangkan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak DPRD.

Dalam tuntutanya, mahasiswa menyoroti pembayaran biaya transportasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan cenderung merugikan negara sebesar Rp 418.000.000.

"Ini tentu sangat disayangkan, disaat seperti ini masih ada anggota dewan yang melakukan tindakan sewenang-wenangnya," katanya saat ditemui di Pandeglang.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Pedagang Berdemo Minta Wisata Religi Masjid Agung Banten Lama Kembali Dibuka

Pihaknya juga menyoroti terkait perjalanan dinas yang tidak tepat peruntukkan nya, selain itu dampak dari adanya temuan BPK sendiri merugikan negara mencapai Rp 145.400.000.

Lalu juga, mahasiswa menyoroti kegiatan sosialisasi perda inisiatif DPRD dan fungsi DPRD senilai Rp 1.396.975.000 yang tidak tepat dilakukan di saat masyarakat sedang kesulitan di masa Pandemi seperti sekarang.

"Total keseluruhan temuan BPK yaitu Rp 563.400.000 yang harus dikembalikan oleh DPRD. Yang baru dikembalikan hanya Rp 100.900.000. Sedangkan yang belum dikembalikan Rp 462.500.000," jelasnya. 

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved