Gelar Forum Komunikasi dan Kemitraan, BPJS Kesehatan Tangerang Bahas Percepatan UHC

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - BPJS Kesehatan Cabang Tangerang menggelar forum komunikasi bersama pemangku kepentingan utama dan forum kemitraan wilayah Kota Tangerang Selatan, Selasa (28/9/2021).

Forum komunikasi digelar sebagai satu di antara upaya dalam mengoptimalkan cakupan kepesertaan program JKN-KIS dan percepatan mencapau Universal Health Coverage (UHC).

Asda 3 Pemkot Tangerang Selatan, Sukanta, mengatakan forum itu fokus membahas bagaimana mendorong percepatan UHC.

Menurut dia, UHC harus dipahami lebih mendalam, tidak hanya 95 persen warga yang terdaftar JKN-KIS, tetapi harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Berikan Sosialisi JKN-KIS untuk Yayasan Muslim BSD - Al Azhar BSD Tangerang Selatan

"Secara jumlah tercapai dan pelayanan yang diberikan juga baik. Kami menjaring berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir," ujarnya lewat rilis yang diterima TribunBanten.com, Kamis (7/10/2021).

Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk bersama mendaftarkan warganya ke segmen kepesertaan yang sesuai program JKN-KIS.

Hal itu untuk mencapai UHC di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Sukanta meminta keaktifan dan langkah nyata semua OPD terkait agar jaminan kesehatan bisa diberikan menyeluruh kepada warga Kota Tangerang Selatan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Prakarsai Pelatihan kepada Tenaga Kesehatan Kota Tangerang untuk Penanganan Diabetes

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tangerang, Yudhi Wahyu Cahyono, mengatakan perlu sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan dengan semua stakeholder.

BPJS Kesehatan Tangerang telah membuat program baru bagi badan usaha untuk memanfaatkan dana bantuan guna membiayai iuran peserta JKN-KIS yang kurang mampu.

Dia berharap sektor swasta bisa ikut untuk mengambil peran.

Para pekerja dan anggota keluarga harus didaftarkan ke dalam program JKN-KIS sesuai ketentuan.

"Kami juga sedang menggagas semacam program orang tua asuh. Badan usaha bisa menggunakan dana
corporate social responsibility (CSR) untuk membiayai iuran JKN-KIS sejumlah keluarga yang dirasa sesuai dan perlu dibantu," katanya.

Baca juga: Peserta BPJS Kesehatan Andalkan Mobile JKN untuk Mengurus Kepesertaan pada Masa Pandemi Covid-19

Menurut Yudhi, ini sebagai upaya untuk menambah cakupan kepesertaan JKN-KIS, tetapi tidak membebani anggaran pemerintah kota.

Selain jumlah peserta JKN-KIS yang harus diperluas, fasilitas kesehatan yang bekerja sama juga cukup memadai.