Harga Tes PCR Indonesia Sudah Murah, Menkes Budi Gunadi: Tidak Ada Subsidi!

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah memastikan tak ada rencana subsidi tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Subsidi tak diberikan karena harga tes PCR dinilai sudah murah.

"Harga PCR yang diminta Bapak Presiden kemarin itu sudah paling murah di seluruh dunia," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers virtual, pada Selasa (26/10/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 300 Ribu, Kemenkes Lakukan Hal Ini

Pemerintah tidak berencana mensubsidi tes PCR, kata dia, agar bisa mencapai harga terendah. Apalagi kini, menurut dia, harga PCR sudah diturunkan dan sudah cukup murah.

Pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang mengkaji batas harga tes polymerase chain reaction (PCR) untuk Covid-19.

Upaya itu dilakukan menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo agar dilakukan menurunkan harga tes PCR.

"Saat ini sedang dikaji dan dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, saat dihubungi Kompas.com (Group TribunBanten.com), pada Selasa (25/10/2021).

Dalam waktu dekat, pihaknya segera mengumumkan hasil kajian tersebut setelah masuk ke tahap finalisasi.

"Segera setelah final akan disampaikan, ini masih berproses," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan arahan Presiden Jokowi agar harga PCR turun menjadi Rp 300.000.

"Berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," ujarnya saat konferensi pers, Senin (25/10/2021).

Permintaan presiden itu keluar menyusul maraknya kritik atas pemberlakuan tes PCR untuk penumpang pesawat.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan batasan harga bagi tes PCR.

Harga tertinggi untuk tes PCR ditetapkan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 495.000 untuk pulau Jawa dan Bali.

Selain itu, untuk luar Pulau Jawa dan Bali harga PCR Rp 525.000.

Penurunan harga PCR tersebut sebagai lanjutan dari kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan penggunaan bukti tes PCR sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri menggunakan pesawat untuk wilayah Jawa, Bali, dan wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama melihat terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat setelah adanya pelonggaran.

Baca juga: Muncul Petisi Hapuskan Aturan PCR dari Syarat Penerbangan, Sudah Diteken 15 Ribu Orang Lebih

Menurut Luhut, hal itu ditujukan utamanya untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama di sektor pariwisata.

Dia mengatakan, menjelang libur Natal dan Tahun Baru (nataru) terdapat potensi kenaikan kasus Covid-19.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, terdapat kemungkinan 19,9 juta perjalanan selama libur nataru di wilayah Jawa dan Bali.

Untuk wilayah Jabodetabek, terdapat potensi 4,45 juta perjalanan selama Nataru.

Luhut pun mengungkapkan bahwa saat ini mobilitas di Bali saat ini telah sama dengan masa libur Nataru tahun lalu.

Pada libur Nataru tahun lalu, terdapat peningkatan kasus Covid-19.

Hal itu terjadi meski pun telah dilakukan kebijakan kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan.

"Mobilitas di Bali saat ini sudah sama dengan nataru tahun lalu, dan akan terus meningkat sampai akhir tahun ini, sehingga meningkatkan resiko kenaikan kasus," ucap Luhut.

Luhut memastikan kebijakan yang diambil terkait kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan merupakan hal yang tepat.

Hal itu mengacu pada kenaikan kasus yang mulai terjadi di negara lain saat ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkes: Pemerintah Tidak Berencana Subsidi Tes PCR