Breaking News:

Pemkot Tangsel Siapkan Sanksi Pidana hingga Denda Rp 50 Juta bagi Manusia Silver

Pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menindak tegas manusia silver yang berkeliaran di jalan.

Editor: Glery Lazuardi
TribunBanten.com/Amanda Putri Kirana
Dua manusia silver berpose di perempatan lampu merah Brimob, Jalan Raya Taktakan, Kota Serang, Banten, Sabtu (13/3/2021) siang. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menindak tegas manusia silver yang berkeliaran di jalan.

Penegakan aturan itu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

"Kemarin sudah ada rapat koordinasi. Saya sudah minta untuk dilakukan penegakkan Perda PMKS, kalau misalnya itu, pokoknya penertiban dulu," ujar Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, melalui sambungan telepon, pada Jumat (5/11/2021).

Baca juga: Lomba Berenang di Sungai Cisadane Malam Hari, Manusia Silver Ditemukan Meninggal 2 Hari Kemudian

Benyamin menjelaskan, Satpol PP akan menggelar razia PMKS dan selanjutnya akan dipilah berdasarkan wilayah asalnya.

Jika merupakan warga luar Tangsel maka akan dikembalikan ke daerahnya. Namun jika PMKS tersebut merupakan warga Tangsel maka akan dibina.

"Kalau orang di luar Tangsel kembalikan ke daerah asalnya. Kalau orang Tangsel lakukan pembinaan. Kita kan sudah ada rumah sosial," ujarnya.

Pernyataan Benyamin sesuai dengan Perda PMKS tepatnya Bab IX tentang Penjangkauan Sosial Pasal 43.

"(1) PMKS hasil penjangkauan sosial diserahkan kepada SKPD yang membidangi urusan sosial untuk mendapatkan pelayanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

(2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah atau tidak mendapatkan pelayanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dikembalikan ke daerah asal atau keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PMKS yang telah dikembalikan ke daerah asal atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang kembali mengadakan usaha kesejahteraan sosial yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat."

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved