Jokowi Bebaskan Menteri 'Jual Diri', PDIP: Tetap Fokus Kerja Sebagai Bawahan Presiden

TRIBUNBANTEN.COM - Presiden Joko Widodo memberi 'lampu hijau' para menteri untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas menjelang Pemilu 2024.

Hanya saja, Wakil Sekretaris Jenderal PDI P Arif Wibowo, meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menghindari kegiatan yang sifatnya menyangkut pilpres maupun elektabilitas

“Jadi kalau ada menteri yang berpotensi menjadi calon presiden atau wakil presiden harus tetap fokus pada tugasnya sebagai menteri dan bawahan presiden,” ujarnya, pada Rabu (10/11/2021).

Baca juga: 5 Strategi Ini Diharapkan Bisa Selamatkan Garuda Indonesia, Ini Penjelasan Kementerian BUMN

Dia juga meminta para menteri untuk memastikan semua kegiatan dan program presiden itu berjalan apalagi yang menjadi harapan rakyat di pemerintahan presiden Jokowi yang masih tersisa kurang lebih 3 tahun.

Menurut Arif, Menteri Kabinet Indonesia Maju harus berkomiten kuat menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya hingga akhir masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Saya mengajak sekaligus mengimbau kepada kabinet pemerintah presiden Jokowi untuk berkomitmen kuat menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai menteri di kabinet,” kata Arif Wibowo.

“Untuk memastikan seluruh kebijakan presiden bisa dilaksanakan dengan maksimal dan mencapai sesuai target presiden dan harapan masyarakat.”

Hal senada juga disampaikan Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA Indonesia) Ray Rangkuti kepada KOMPAS TV (Group TribunBanten.com)

Menurutnya Ray, jika anggota Kabinet ada yang berkeinginan maju pada Pilpres 2024 sangat mudah dipastikan konsolidasi, kordinasi, dan efektivitas pemerintahan akan sulit dilakukan.

“Lebih sulit lagi pada tahun-tahun pemilu. Yakni tahun 2023 ke 2024. Bukan hanya partai koalisi, para menteri akan meningkat intensitas kesibukannya mengurus elektabilitas diri dan partainya,” ujarnya.

“Dalam situasi seperti ini, kerja-kerja positif menteri akan digaungkan sebagai hasil karya sang menteri. Yang sedikit banyak akan membuat persaingan di antara para menteri/teman koalisi makin meningkat.”

Pada akhirnya, lanjut Ray, soliditas anggota koalisi juga akan makin menipis.

“Tiap partai potensial akan jalan sendiri-sendiri, bahkan jika itu harus berbeda dengan presiden,” katanya.

“Jika tren kepuasan terhadap kinerja presiden makin menurun (sebagaimana akhir-akhir ini ditunjukan oleh berbagai hasil survey), tidak sulit menebak partai-partai akan cari jalan untuk "buang badan". Ini tradisi politik biasa di Indonesia.”

Selain itu, Ray memprediksi juga akan marak kampanye terselubung yang sama sekali tidak bisa ditindak.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Jokowi Bebaskan Menteri Jual Diri Jelang Pemilu 2024

“Khususnya terkait dengan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, acara-acara negara ditumpangi oleh aktivitas kampanye, dan tidak menutup kemungkinan membiayai kegiatan kampanye dari dana negara,” katanya.

“Situasi ini akan sulit karena sama sekali tidak ada lembaga resmi yang dapat mengontrolnya, kecuali presiden sendiri. Bawaslu belum memiliki kewenangan melakukan pencegahan apalagi penindakan atas kegiatan seperti ini.”

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan kebebasan kepada para menteri untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Muzani menilai tidak ada masalah jika menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju memiliki niat untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Enggak ada masalah, artinya begini ya, presiden memberi kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas," kata dia, kepada Kompas.com (Group TribunBanten.com), pada Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Kementerian Perhubungan Jelaskan Alasan Aturan Perjalanan hingga PCR Berubah-ubah

Ahmad Muzani merupakan politisi dari Partai Gerindra, di mana partai itu mempunyai dua menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Yaitu, Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan politikus Gerindra Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Muzani menuturkan, partainya pun menyambut baik banyaknya nama menteri yang disebut-sebut berpeluang menjadi capres dan cawapres pada pilpres mendatang.
Menurut dia, hal itu membuat masyarakat memiliki banyak pilihan calon pemimpin untuk dipilih.

Wakil ketua MPR itu juga meyakini, banyaknya menteri yang berambisi menjadi capres atau cawapres tidak akan mengganggu stabilitas di internal kabinet.

"Kalau kita percaya pada kekuatan demokrasi, itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemeirntahan ataupun enggak, itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja dalam proses demokrasi," kata dia.

Ia menambahkan, menteri yang berniat maju pada Pilpres 2024 juga tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya selama belum resmi menjadi capres maupun cawapres.

"Itu ada aturannya," ujar Muzani.

Tulisan ini sudah tayang di kompas.tv berjudul PDIP Ingatkan Menteri yang Berpotensi Jadi Capres atau Cawapres Tetap Fokus Pada Tugas