FSP BUMN Minta Pertamina dan FSPPB Utamakan Kepentingan Masyarakat Jelang Nataru
Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono menyayangkan keputusan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyerukan mogok
TRIBUNBANTEN.COM - Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono menyayangkan keputusan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyerukan aksi mogok kerja.
FSPPB menyerukan aksi mogok kerja menuntut pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
“Kalau hanya karena masalah deadlock dalam penyusunan PKB (Perjanjian Kerja Bersama,-red) antara manajemen dan Serikat Pekerja, itu bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima, pada Rabu (22/12/2021).
Baca juga: Kecurangan Petugas SPBU Pertamina Bintaro saat Lakukan Pengisian Bensin, Pelaku Langsung Dipecat
Menurut dia, ancaman pemogokan di Pertamina ini sudah sangat kontraproduktif.
Apalagi, kata dia, pergantian direksi di BUMN bukan ranah dari Serikat Pekerja tapi merupakan hak dari pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN.
Sebelumnya, pemberitahuan rencana mogok kerja ini disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021.
Aksi mogok kerja ini direncanakan akan berlangsung dari Rabu, 29 Desember 2021 mulai pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 7 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.
Dan dapat diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat FSPPB kepada Menteri BUMN Republik Indonesia No. 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati)
Jika hanya persoalan kesejahteraan, kata Tri Sasono, pekerja Pertamina selama ini merupakan pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraan.
“Jadi FSP BUMN Bersatu meminta kepada para Pekerja di Pertamina jangan melakukan pemogokan apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang dimana stock BBM harus cukup tersedia, jika mogok maka sama saja ini bisa dikatakan sebagai bentuk sabotage pada pemerintah,” bebernya.
Dia mengkhawatirkan rencana itu akan dinilai bermuatan politik dan terkesan ada pesanan dari oknum-oknum yang ingin sekali mengantikan posisi dirut Pertamina.
Selama ini, dia menilai, Pertamina memiliki kinerja yang sangat bagus dan baik dalam kepemimpinan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati) seperti Semester 1 tahun 2021.
Dia mengungkapkan Pertamina mampu meningkatkan kontribusi melalui setoran pada penerimaan negara dengan total mencapai Rp110,6 Triliun.
Di mana Rp 70,7 Triliun di antaranya adalah dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dividen, yang nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama.
“Jadi sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan aksi mogok itu, karena cara – cara perjuangannya harusnya melalui dialog bersama,” ucapnya.
Baca juga: Erick Thohir Terima Kasih ke Ahok Soal Kritik Kontrak Merugikan BUMN: Tolong Review yang Pertamina