Dengan Kondisi Tangan Kanan Diperban, Ganjar Datangi Desa Wadas Minta Warga Saling Menghormati
Sejumlah polisi yang mayoritas adalah polwan, terlihat berjaga-jaga dan berbaur dengan masyarakat.
lihat foto
Dia juga berpesan pada warga Wadas untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati.
Meski ada pihak pro dan kontra, tetapi relasi masyarakat tidak boleh terpecah.
Baca juga: Dengan Tangan Kanan Diperban karena Patah, Ganjar Pranowo Pantau Persiapan RS Hadapi Covid-19
"Sing penting rukun ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju tidak apa-apa. Yang penting rukun. Kalau rukun kan enak, agar persaudaraan nanti tidak gontok-gontokan. Saling menghormati dan menghargai saja, ora usah do petentengan (tidak perlu marah-marahan)," katanya kepada warga.
Ganjar mengaku kedatangannya ke Desa Wadas untuk dialog dengan warga dan ingin memastikan agar kerukunan tetap terjalin di sana.
"Berita yang tersebar di luar itu seram banget. Insyaalah tidak seperti itu. Maka saya hari ini ke Wadas untuk menengok secara langsung," ucapnya.
Bertanggungjawab dan Meminta Maaf
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan dirinya bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.
Dia juga meminta warga yang diamankan polisi agar dibebaskan.
"Saya intens berkomunikasi dengan kapolda, wakapolda, dan lainnya, memantau perkembangan yang ada di Desa Wadas, Purworejo," katanya melalui rilis yang diterima TribunBanten.com, Rabu (9/2/2022).
Ganjar mengaku sudah sepakat warga yang diamankan, hari ini akan dibebaskan dan dipulangkan.
Baca juga: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Jatuh saat Gowes hingga Sepedanya Terpelanting, Tangannya Dioperasi
"Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh warga, khususnya Purworejo dan Wadas. Mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman karena kejadian kemarin," ucapnya.
Permintaan maaf itu disampaikan Ganjar saat menggelar konferensi pers di Mapolres Purworejo, Rabu.
Menurut dia, pihaknya sudah menempuh proses panjang terkait pembangunan Bendungan Bener.
Selain itu, selama proses, pihaknya membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya yang masih menolak.
Bahkan, beberapa kali, Komnas HAM diajak untuk menjembatani karena sebagai institusi yang netral.
