Breaking News:

Usai Tes PPPK 2021, Forum Guru Honorer Beberkan Sejumlah Kejanggalan: Tidak Adil

Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terhadap guru honorer 2021 diduga ada kejanggalan.

Editor: Glery Lazuardi
TribunBanten.com/Khairul Ma'arif
Pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar untuk PPPK Guru di Kota Cilegon sudah dimulai pada Senin (13/9/2021) di SMK Negeri 1 Kota Cilegon. 

TRIBUNBANTEN.COM - Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) terhadap guru honorer 2021 diduga ada kejanggalan.

Hal itu diungkap oleh Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI).

Baca juga: Kisah Wiwik, 4 Tahun Menjadi Guru Honorer dengan Gaji Rp 200 Ribu per Bulan, Kini Diangkat PNS

Apa kejanggalan itu?

FGHNLPSI mengungkap kejanggalan itu saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR, Kamis (10/2/2022).

Ketua FGHNLPSI Heti Kustrianingsih mengatakan fakta di lapangan terdapat guru yang sudah tidak mengajar lagi bisa mengikuti seleksi PPPK dan dinyatakan lulus.

Kemudian ada juga tenaga pendidikan yang tidak mengajar bisa mengikuti seleksi PPPK dan dinyatakan lulus.

Menurut Heti hal ini merugikan bagi guru honor yang benar-benar mengabdi kepada siswa di sekolah.
Sebab, dalam tenaga pendidikan dan guru yang sudah lama tidak mengajar masih bisa ikut seleksi PPPK.

Padahal dalam aturan pelamar di Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.B1/HK.01.03/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah dijabarkan persyaratan pelamar seleksi PPPK

"Di sini tidak tercantum bahwa tenaga pendidik dan lain-lain dapat mengikuti seleksi PPPK. Kenyataannya, banyak temuan yang justru mereka yang tidak mengajar, hanya tenaga pendidikan, tetap mengikuti PPPK dan dinyatakan lulus," ujar Heti, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Eks Guru Honorer Bakar Sekolah di Garut, Belum Terima Gaji 2 Tahun

Heti mengaku kecewa dengan temuan atau fakta di lapangan masih adanya orang tak masuk kriteria justru dapat melamar. Sebab banyak guru honor yang masih mengajar harus berjuang kembali.

"Di sini kami rasakan ketidakadilannya," ujar Heti.

Pihaknya berharap Komisi II DPR dapat mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo beserta Ombudsman dalam rapat kerja untuk menanyakan permasalahan yang ditemukan FGHNLPSI di lapangan dalam seleksi PPPK.

"Kami sudah mengajukan pengaduan kepada Ombudsman terkait temuan-temuan yang ada di lapangan. Adanya sistem yang tidak, belum pas atau matang," ujarnya.

Merujuk Pasal 4 Bab II Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.B1/HK.01.03/2021, menjelaskan Persiapan Seleksi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved