Muncul Gerakan Pecat Immanuel Ebenezer dari BUMN, Begini Awal Mula Relawan Jokowi Bela Munarman
Immanuel Ebenezer alias Noel terancam dicopot dari posisi sebagai Komisaris Utama PT Mega Elektra.
lihat foto
TRIBUNBANTEN.COM - Immanuel Ebenezer alias Noel terancam dicopot dari posisi sebagai Komisaris Utama PT Mega Elektra.
PT Mega Elektra adalah anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero).
Noel menuai kontroversi setelah menjadi saksi untuk terdakwa kasus terorisme Munarman.
Noel menjadi saksi meringankan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
"(Meminta,-red) Noel dipecat serta memberikan sanksi yang berat kepada orang-orang yang berseberangan dengan azas Pancasila yang berada dalam lingkungan BUMN," kata Ketua Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi.
Pernyataan itu disampaikan pada saat menggelar aksi di depan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada Senin (14/3/2022).
Baca juga: Munarman Dituntut 8 Tahun Penjara Kasus Dugaan Terorisme, Kuasa Hukum: Kita Pikir Hukuman Mati
Selain itu, Tim Hukum Merah Putih mendukung kerja BNPT dan Densus untuk melakukan tindakan hukum kepada siapa saja yang ada di garis terorisme.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan Densus dan BNPT supaya intoleransi dan radikalisme harus ditumpas serta tidak boleh lagi ada di Indonesia
"Jadi kami menggaungkan dan mendukung penuh gerakan-gerakan BNPT dan Densus untuk memberantas hal tersebut. Kami dari tim hukum merah putih akan terus mengawal kinerja Densus dan BNPT," kata Suhadi.
Dia meminta agar siapa saja yang terindikasi radikalis dalam lingkungan BUMN, maka dia harus ditindak atau jika siapapun yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika harus di buang.
"Sebenarnya relawan sudah memberikan tahu bahwa di Kementerian BUMN atau jajarannya diduga banyak kaum radikalis sehingga kementrian harus sigap," jelas Suhadi.
Baca juga: Munarman Geram ke Saksi: Saya Kehilangan Pekerjaan hingga Terancam Hukuman Mati
Tak hanya itu, dia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk berhati-hati memasukan orang-orang ke dalam jajaran Kementerian BUMN.
Untuk mencegah hal itu, kata dia, maka harus dilakukan
Selain itu dia juga harus screaning orang-orang yang sudah ada di dalam.
"Kami Tim hukum Merah Putih sangat mendukung apabila BNPT dan Densus 88 untuk menindak tegas apabila di dalam Kementerian terdapat indikasi dengan intoleransi, radikalisme dan terorisme," tambahnya.
