Invasi Ukraina Alami Stagnasi, Rusia Disebut Minta Bantuan Korut, Respons Kim Jong Un Tak Terduga

TRIBUNBANTEN.COM - Rusia kabarnya meminta bantuan militer kepada Korea Utara seiring invasi ke Ukraina mengalami stagnasi.

Mengutip Mirror, Rusia mengklaim telah mengamankan seluruh wilayah Oblast Kherson setelah pertama kali merebut kota itu dua minggu lalu.

Namun pihak Ukarina tetap menantang dan terus bertahan mencetak kemenangan taktis di lapangan.

Baca juga: Mengenal Rudal Hipersonik Kinzhal Rusia, Kekuatan 33 Kali Lipat dari Bom Hiroshima

Selain itu, Rusia juga telah kehilangan hingga 13.500 tentara dalam konflik bersama dengan sejumlah aset perangkat keras.

Akibatnya, Presiden Rusia Vladimir Putin marah besar dan sedang mempertimbangkan untuk melakukan 'rencana B'.

The Express melaporkan, situasi dan posisi tersebut telah memaksa Moskow untuk menjangkau teman-temannya di luar negeri.

Dikabarkan, Rusia diduga meminta bantuan keuangan dan militer China dalam perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

Tetapi China telah membantah hal ini.

Baca juga: Vladimir Putin Ungkap Tujuan Utama Operasi Rusia di Ukraina: Ingin Bebaskan Rakyat Ini dari Genosida

Rusia lalu kabarnya meminta bantuan Korea Utara, di mana Pyongyang menjadi sekutu utama Moskow melalui hubungan historisnya dengan era Komunis uni soviet.

Namun, menurut penulis XSoviet-News Sarah Hurst, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan cepat menolak bantuan Putin.

Dalam postingannya di Twitter dia mengklaim: “Rusia dilaporkan meminta bantuan Korea Utara dengan invasi yang gagal. Korea Utara menjawab, 'Kamu terlalu gila untuk kami'."

Laporan ini belum diverifikasi oleh sumber lain.

Baca juga: Tolak Seruan untuk Mengutuk Moskow, Presiden Afsel Salahkan NATO atas Perang Rusia di Ukraina

Meskipun kurangnya bantuan secara aktif, diktator Korea Utara Kim Jong-un sebelumnya secara terbuka mendukung Presiden Vladimir Putin atas tindakannya di Ukraina.

Dalam pernyataan resmi pertamanya tentang serangan Rusia, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Barat bersalah atas "penyalahgunaan kekuasaan".

Duta Besar Korea Utara untuk PBB mengatakan, AS dan sekutunya adalah akar penyebab krisis di Ukraina, setelah mengabaikan tuntutan keamanan Rusia yang "masuk akal dan adil".