Pemprov Banten dan BNPB Rumuskan Pencegahan Penularan Wabah PMK

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Pemerintah Provinsi Banten baru saja menggelar rapat koordinasi penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Selasa (28/6/2022).

Rakor tersebut digelar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Forkopimda Banten serta Forkopimda Kabupaten Kota se-Provinsi Banten.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa hingga saat ini kasus PMK di Indonesia telah tersebar di 19 Provinsi.

"Penanganannya harus serius, terintegrasi dan betul-betul dilaksanakan seperti penanganan Covid-19," ujarnya kepada awak media saat di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Dituding Sebagai Penyumbang Polusi Udara DKI Jakarta, Begini Tanggapan DLHK Provinsi Banten

Disampaikannya bahwa dalam menangani kasus PMK, pemerintah pusat sudah membentuk satuan tugas penanganan PMK.

Dalam hal ini, BNPB ditunjuk sebagai satgas untuk tingkat nasional.

"Penanganan dibawah koordinasi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sama seperti penanganan Covid-19," katanya.

Saat ini pihak sedang melakukan tahapan pengumpulan data dan keterangan terkait populasi hewan ternak.

Kemudian sudah sejauh mana hewan ternak yang telah terinfeksi kasus PMK.

Menurutnya, dalam penanganan kasus ini, pihaknya juga telah melibatkan pakar-pakar yang kompeten dalam penanganan penyakit hewan.

"Besok akan ada diskusi yang mendalam di Kementerian Pertanian, nanti akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi di bawah Menkormarves," katanya.

"Nanti di situ akan jelas apa yang akan dilakukan, apakah sistem lockdown tingkat pulau, Provinsi, Kabupaten/Kota ini pun terkait bagaimana lalu lintas hewan dalam hari Raya Idul Adha," sambungnya.

Baca juga: Sidak di Cikeusik Pandeglang, Timpora Kemenkumham Banten Temukan 3 WNA Asal Cina Hanya Punya Paspor

Sedangkan terkait ketersediaan vaksin bagi hewan, saat ini sudah ada sekitar 800.000 dosis.

Di mana untuk ketersediaan vaksin itu diadakan oleh Kementerian Pertanian