Breaking News:

Jadi Tersangka Penggelapan hingga Pencucian Uang, 4 Pimpinan ACT Terancam Penjara hingga 20 Tahun

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebut, 4 pimpinan ACT disangkakan melanggar pasal pidana penggelapan pencucian uang.

Editor: Ahmad Haris
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wardittipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf (kemeja putih) saat jumpa pers di Gedung Humas Mabes Polri, Senin (25/7/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka atas kasus penggelapan dana di yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap ( ACT), Senin (25/7/2022).

Para pimpinan ACT tersebut adalah Ahyudin sebagai Pendiri ACT.

Lalu Ibnu Khajar sebagai pengurus ACT.

Hariyana Hermain selaku Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy.

Dan Novariadi Imam Akbari, selaku sekretaris ACT periode 2009 - 2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.

Baca juga: Bikin Geleng-geleng Kepala! Gaji 4 Tersangka Pimpinan ACT Rp 50-450 Juta, Polisi Ungkap Rinciannya

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, mereka dipersangkakan pasal berlapis dalam dugaan kasus penggelapan donasi umat.

Keempatnya kini disangkakan melanggar pasal tindak pidana penggelapan, ITE hingga pencucian uang.

"Persangkaan pasal tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi Elektronik dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7/2022).

Adapun hal itu termaktub dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lalu, Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berikutnya, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 KUHP jo. Pasal 56 KUHP.

Dalam kasus ini, kata Ramadhan, pihaknya juga telah memeriksa 26 orang sebagai saksi. Adapun saksi yang diperiksa berasal dari saksi ahli podana hingga ITE.

"Penyidik memeriksa saksi 26 saksi yg trdri 21 saksi dan lima saksi ahli, di antaranya satu ahli ite, satu ahli bahasa, 2 ahli yayasan, satu ahli pidana," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf menyatakan, para tersangka terancam hukuman paling lama selama 20 tahun penjara.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved