Memohon Pemerintah tak Menaikkan Harga BBM Pertalite, Bakal Cagub Banten: Kasihan Masyarakat

Janganlah menaikkan hal-hal yang berpotensi akan meningkatkan inflasi, kasihan masyarakat

Tribuntangerang.com/Rafzanjani Simanjorang
Pemberitahuan kekosongan stok Pertalite dipasang di sebuah SPBU di Tangerang Selatan, Senin (8/8/2022). Ketua DPW PKS Banten Gembong R Sumedi meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite. 

Kenaikan inflasi itu bisa menggerus daya beli masyarakat.

Selain itu, juga mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional.

Piter menilai pemerintah masih sanggup untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi karena kondisi APBN tidak dalam keadaan darurat.

Pemerintah bisa membatasi konsumsi BBM subsidi dengan memperbaiki mekanisme distribusi agar tepat sasaran.

Hal itu demi mengurangi beban anggaran subsidi.

"Ini adalah alternatif solusinya," ucap Piter.

Baca juga: Kuota Kian Menipis, Sinyal Pemerintah Naikan Harga BBM Bersubsidi Jenis Pertalite?

Hal yang sama dikatakan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda.

Menurut dia, jika pemerintah menaikkan harga pertalite, inflasi di Indonesia semakin tidak terkendali.

Rp 10.000 Hal yang Wajar

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyoroti hal yang berbeda.

Menurut dia, kenaikan harga BBM tersebut akan berdampak positif kepada APBN karena beban subsidi energi yang digelontorkan pada tahun ini sebesar Rp 520 triliun.

Baca juga: Dampak Harga BBM Naik 50 % di Bangladesh, Pekerja Terancam di-PHK: Mungkin Harus Mengemis

"Terkait kenaikan harga BBM tentu akan menyehatkan APBN, karena ini bebannya sudah sangat tinggi di APBN," ucap Riefky.

Riefky juga menilai bahwa kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 merupakan hal yang wajar dan masih sangat murah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Namun, Riefky mengingatkan, jika wacana tersebut diterapkan dalam waktu dekat, jaring pengaman sosial perlu ditambah pemerintah.

Tujuannya, agar daya beli masyarakat miskin dan rentan tidak terpukul terlalu dalam.

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tribun Banten
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved