Breaking News:

Ngotot Ingin Cabut Subsidi BBM, Sri Mulyani Sebut Dana Subsidi BBM Rp 502 T Bisa Buat Bangun Tol

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan soal anggaran subsidi energi BBM, Listrik hingga gas LPG yang mencapai Rp 502 triliun.

Editor: Ahmad Haris
Istimewa via Tribunnews.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KiTa Agustus 2022 pada Kamis (11/8/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM - Anggaran subsidi energi BBM, Listrik hingga gas LPG mencapai Rp 502 triliun.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Sang Menkeu menilai, anggaran subsidi tersebut merupakan jumlah yang besar.

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Kuota Pertalite Habis September, Solar Habis Oktober 2022

Sri Mulyani menyebut, anggaran Rp 502 triliun ini bila dialokasikan untuk kebutuhan lain, bisa untuk membangun ribuan rumah sakit, sekolah hingga jalan tol.

"Kalau kita punya uang Rp 502 triliun tuh kira-kira bisa dapat apa saja kalau di dalam APBN kita? Rp 502 triliun itu bisa membangun rumah sakit sebanyak 3.333. Kalau Menteri Kesehatan minta bangun ke seluruh pelosok."

"Ini rumah sakit kelas menengah ya, kita bisa bangun 3.333," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (27/8/2022).

Kemudian, anggaran sebanyak Rp 502 triliun juga setara dengan pembangunan sebanyak 226.886 gedung sekolah dasar.

Selain itu, Jika diilustrasikan dalam pembangunan jalan tol, bisa mencapai lebih dari 3.000 kilometer.

"Dengan dana Rp 502 triliun tadi, itu kita bisa bikin ruas tol sepanjang 3.500 kilometer."

"Mungkin ini bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera, bahkan lewat, karena kemarin kan masih ada yang belum tersambung," jelas Sri Mulyani.

Anggaran subsidi, juga cukup untuk membangun sebanyak 41.666 puskesmas di seluruh pelosok Indonesia.

"Terutama di daerah tertinggal, terluar yang jelas tidak menikmati subsidi BBM," ungkapnya.

Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut dapat menjadi gambaran terhadap upaya pemerintah menjaga harga jual energi di masyarakat seiring melonjaknya harga komoditas.

"Jadi (gambaran) ini hanya untuk memberikan sense of magnitude bahwa ini adalah angka yang sangat besar dan sangat riil, dan Rp 502 triliun ini masih belum cukup, masih akan berpotensi menambah Rp 195 triliun lagi," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved