Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi Jadi Sorotan, Pengamat Duga Ada Mafia di Baliknya: Harus Dilawan

TRIBUNBANTEN.COM - Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tengah menjadi sorotan di masyarakat.

Kini, pemerintah kembali memperdalam soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menanggapi hal tersebut. pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menduga ada mafia oligarki di balik rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Jangan-jangan industri Besar selama ini peminum BBM bersubsdi melalui oligarki ikut bermain dalam pengambilan keputusan."

"Agar tetap bisa minum Solar dengan harga Rp 5.150, bukan Rp 21.000 per liter," ujar Fahmy dalam keterangannya, Senin (29/8/2022).

Menurutnya, jika pemerintah menaikkan harga Solar subsidi menjadi Rp 8.500 pun, masih lebih menguntungkan bagi industri sekira Rp 13.000.

Baca juga: Menkeu Sebut BBM Subsidi Dinikmati Orang Kaya, Bakal Jadi Alasan Pertalite dan Solar Dinaikan?

"Kalau benar oligarki di balik keputusan menaikkan harga BBM Subsidi, hanya satu kata, lawan," katanya.

Diketahui, klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang kenaikan BBM subsidi ternyata hingga akhir pekan kemarin tidak terbukti.

"Hanya, pernyataan itu menimbulkan gonjang-ganjing yang menyulut kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sebelum harga BBM subsidi dinaikkan."

"Kehebohan juga menyulut panic buying yang menyebabkan kelangkaan Pertalite dan Solar di beberapa SPBU," tutur Fahmy.

Adapun pemerintah sesungguhnya sudah mengajukan tiga opsi, yakni penambahan subsidi, menaikkan harga BBM subsidi, dan pembatasan BBM subsidi.

Opsi penambahan subsidi dinilainya sudah mustahil dilakukan, lantaran pemerintah sudah mengunci dana subsidi di Rp 502,4 triliun.

Ngotot Ingin Cabut Subsidi BBM, Sri Mulyani Sebut Dana Subsidi BBM Rp 502 T Bisa Buat Bangun Tol

Anggaran subsidi energi BBM, Listrik hingga gas LPG mencapai Rp 502 triliun.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Sang Menkeu menilai, anggaran subsidi tersebut merupakan jumlah yang besar.

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Kuota Pertalite Habis September, Solar Habis Oktober 2022

Sri Mulyani menyebut, anggaran Rp 502 triliun ini bila dialokasikan untuk kebutuhan lain, bisa untuk membangun ribuan rumah sakit, sekolah hingga jalan tol.

"Kalau kita punya uang Rp 502 triliun tuh kira-kira bisa dapat apa saja kalau di dalam APBN kita? Rp 502 triliun itu bisa membangun rumah sakit sebanyak 3.333. Kalau Menteri Kesehatan minta bangun ke seluruh pelosok."

"Ini rumah sakit kelas menengah ya, kita bisa bangun 3.333," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (27/8/2022).

Kemudian, anggaran sebanyak Rp 502 triliun juga setara dengan pembangunan sebanyak 226.886 gedung sekolah dasar.

Selain itu, Jika diilustrasikan dalam pembangunan jalan tol, bisa mencapai lebih dari 3.000 kilometer.

"Dengan dana Rp 502 triliun tadi, itu kita bisa bikin ruas tol sepanjang 3.500 kilometer."

"Mungkin ini bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera, bahkan lewat, karena kemarin kan masih ada yang belum tersambung," jelas Sri Mulyani.

Anggaran subsidi, juga cukup untuk membangun sebanyak 41.666 puskesmas di seluruh pelosok Indonesia.

"Terutama di daerah tertinggal, terluar yang jelas tidak menikmati subsidi BBM," ungkapnya.

Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut dapat menjadi gambaran terhadap upaya pemerintah menjaga harga jual energi di masyarakat seiring melonjaknya harga komoditas.

"Jadi (gambaran) ini hanya untuk memberikan sense of magnitude bahwa ini adalah angka yang sangat besar dan sangat riil, dan Rp 502 triliun ini masih belum cukup, masih akan berpotensi menambah Rp 195 triliun lagi," ucapnya.

Menkeu pun membeberkan, Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN secara hati-hati.

"Pesannya adalah pertama subsidi ratusan triliun ini jelas sasarannya yang menikmati kelompok relatif mampu."

"Kita akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini."

"Karena yang mampu menikmati dana subsidi raturasan triliun yang tidak mampu tidak menikmati," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Bebani Keuangan Negara Rp 2.800 Triliun, Menkeu Sri Mulyani Ingin Skema Dana Pensiunan PNS Diubah

Kedua, lanjut Sri Mulyani, tetap menjaga APBN sebagai shock absorber, artinya subsidi itu tidak akan dicabut tapi penyesuaian perlu dipertimbangkan di dalam kerangka untuk memperbaiki manfaat distribusi bagi masyarakat.

"APBN harus tetap dijaga supaya tetap bisa menghadapi 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian masih akan tinggi," ucapnya.

Ketiga, semuanya gotong royong, kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin harus berkontribusi lebih banyak dibandingkan masyarakat yang kurang mampu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Duga Ada Mafia di Balik Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi