Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa 2022: Banten Tertinggi Kedua Setelah Jakarta
Berikut ini adalah daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa 2022. Banten menjadi yang tertinggi kedua setelah Jakarta.
lihat foto
TRIBUNBANTEN.COM - Berikut ini adalah daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa 2022.
UMP adalah upah minimum provinsi yang berlaku di seluruh wilayah yang berada di satu provinsi, termasuk kabupaten/kota.
Mengutip dari unggahan akun Instagram @kemnaker, DKI Jakarta menjadi provinsi lain dengan UMP tertinggi se-regional (pulau Jawa), bahkan se-Indonesia.
Baca juga: KAMU Wajib Tahu! Ini Penjelasan Perbedaan UMP dan UMK, Serta Beberapa Komponen dalam Upah Minimum
UMP DKI Jakarta adalah Rp 4.641.854 yang tertinggi se-Indonesia pada tahun 2022 ini.
Sedangkan UMP Banten, adalah Rp 2.501.203,11.
Hal itu menjadikan Banten sebagai provinsi dengan UMP tertinggi kedua di Pulau Jawa 2022.
Daftar Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 2022:
- DKI Jakarta: Rp 4.641.854,00
- Jawa Barat: Rp 1.841.487,31
- Jawa Tengah: Rp 1.812.935,43
- DI. Yogyakarta: Rp 1.840.915,53
- Jawa Timur: Rp 1.891.567,12
- Banten: Rp 2.501.203,11
- Bali: Rp 2.516.971,00
- Nusa Tenggara Barat: Rp 2.207.212,00
- Nusa Tenggara Timur: Rp 1.975.000,00.
Penjelasan Tentang UMP dan UMK
Skema pengupahan dikenal dengan Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Sebelumnya UMR dijadikan acuan dalam penetapan nominal gaji atau pengupahan, namun kini sudah tidak digunakan lagi dan digantikan dengan UMP dan UMK.
Istilah UMR telah diganti sejak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 tentang Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).
Bunyi peraturan tersebut ada di pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menyatakan bahwa Istilah Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi "Upah Minimum Provinsi".
Istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah menjadi "Upah Minimum Kabupaten/Kota".
Sejak itulah, UMR diganti menjadi UMP dan UMK.
Lantas, apa itu UMP dan UMK?
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu provinsi.
Upah Minimum ini di tetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi).
Penetapan upah minimum propinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yakni tanggal 1 Januari.
Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Baca juga: Daftar Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2022: Jakarta Tertinggi, Banten Posisi Berapa?
Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.
Penetapan upah minimum kabupaten/kota ditentukan juga oleh Gubernur.
Penetapan UMK ini harus lebih besar dari upah minimum provinsi.
Penempatan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya UMK, yaitu 1 Januari.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Apa Itu UMP dan UMK? Inilah Beberapa Komponen dalam Upah Minimum
