Saat Sedang Rapat Koordinasi di Anyer, Tiba-tiba 70 Pegawai Kemenkumham Banten Dites Urinenya

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG – Tujuh puluh peserta rapat koordinasi Kanwil Kemenkumham Banten secara mendadak tiba-tiba dites urinenya, Jumat (9/12/2022).

Mereka sedang rapat koordinasi di kawasan Anyer, Kabupaten Serang.

Pemeriksaan urine dilakukan Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Banten.

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Tejo Harwanto, mengatakan pemeriksaan itu sebagai langkah nyata dalam mewujudkan satuan kerja bersih dari narkoba (Bersinar).

Baca juga: Apresiasi Kinerja Selama 2022, Kemenkumham Banten Beri Penghargaan kepada Satuan Kerja

"Tes urine digelar atas kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham Banten dengan BNN Provinsi Banten," ujarnya.

Tes urine dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, kata Tejo, kegiatan ini merupakan implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten.

Dari 70 peserta yang dites urinenya, tidak ada satu pun pegawai yang positif menggunakan narkoba.

Tujuh Resolusi

Kanwil Kemenkumham Banten siap menyambut 2023 dengan tujuh resolusi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Tejo Harwanto, mengatakan tahun baru yang identik dengan sesuatu yang baru, menjadi momentum untuk membuat resolusi dalam mencapai target.

Menurut Tejo Harwanto, resolusi tak boleh sekadar wacara, tetapi harus diwujudkan melalui komitmen yang kuat untuk mencapainya.

Tidak kalah pentingnya, resolusi ini harus dijadikan sebagai komitmen bersama untuk seluruh pegawai jajaran Kanwil Kemenkumham Banten untuk mau berubah ke arah yang lebih baik.

Baca juga: IKPA Kanwil Kemenkumham Banten Capai 97,08 Selama Tahun 2022

"Melalui resolusi tahun baru, target setahun akan lebih jelas," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Kanwil Kemenkumham 2022 di Aston Anyer Beach Hotel, Rabu (7/12/2022).

Resolusi pertama adalah percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada periode-periode awal tahun.

Apalagi pada 2023 sebagai titik awal tahun politik.

Tejo Harwanto meminta percepatan itu dilakukan seluruh kepala unit pelaksana tugas (UPT).

Yang kedua adalah memenuhi dan menyukseskan target indikator kinerja kantor wilayah yang menjadi tanggung jawab UPT.

"Ketiga, tingkatkan sense of ugency dan persiapkan rencana kontingensi dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan atas peristiwa force majeure," ucapnya.

Force majeur itu di antaranya bencana alam, kebakaran, pelarian, kerusuhan, dan terorisme.

Keempat, analisa dan evaluasi (anev) secara berkala, yaitu mingguan, bulanan, dan triwulan.

Hal itu sebagai bentuk pembinaan, pengawasan, serta pengendalian atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran dengan berorientasi hasil dan berdampak positif.

Baca juga: Sepatu Rutira Karya Warga Binaan Rutan Tangerang akan Dijual, Kakanwil Kemenkumham Banten Apresiasi

Ke-lima, tingkatkan sinergi dan kolaborasi secara intens dengan dengan aparat penegak hukum, forkopimda, akademisi, dan stakeholder.

Hal itu demi mendukung pelaksanaan kinerja, tugas, dan fungsi.

Selanjutnya, penguatan kompetensi sumber daya manusia sesuai core value ASN Ber-AKHLAK, yaitu aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Terakhir, optimalisasi pelayanan publik dengan berperan aktif melayani kebutuhan masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan.