Krisis BUMD PT ABM Memuncak, Wagub Banten Minta Dana Rp40 Miliar Diblokir

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Haris

TRIBUNBANTEN.COM - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten, PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), kini tengah mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah.

BUMD Provinsi Banten yang didirikan pada 2019 oleh Wahidin Halim itu disebutnya kondisinya tengah berada “di ujung tanduk".

Dimyati Natakusumah pun menyebut PT ABM kini menjadi salah satu target evaluasi utama Pemprov Banten.

Baca juga: RAPBD Banten 2026 Disorot, Demokrat Minta Proyeksi Dampak Fiskal Disajikan Transparan

Dirinya menegaskan bahwa Pemprov Banten bertanggung jawab penuh atas kinerja ABM.

Dimyati bahkan mengaku sempat meminta pemblokiran dana sebesar Rp40 miliar saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“ABM, wah wassalam itu. Tapi kan itu BUMD pemerintah daerah. Saat saya memimpin RUPS, saya langsung minta diblokir Rp40 miliar,” ujar Dimyati kepada wartawan usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Banten, Rabu (19/11/2025).

Dimyati juga menyebut, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan laporan yang jelas terkait status sisa modal puluhan miliar rupiah yang diminta diblokir tersebut.

Keputusan pemblokiran lantaran ia mengaku telah mengidentifikasi adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja usaha PT ABM.

“Karena dari awal saya lihat manajemennya bermasalah. Ada something wrong. Ada yang korup, ada yang bocor," bebernya.

Kendati PT ABM dalam kondisi kritis, mantan anggota DPR RI itu menegaskan bahwa Pemprov Banten tidak akan membubarkan BUMD tersebut.

Ia menilai pembubaran justru berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah daerah.

“Saya dan Pak Andra nggak akan ada yang dibubarkan. Kalau dibubarkan, Pemerintah Provinsi Banten bisa rugi. Nanti kena default, banyak masalahnya,” katanya.

Solusi yang ia dorong adalah perbaikan total pada struktur dan sistem manajemen perusahaan.