Jadi Terlapor Kasus Penyebaran Hoaks, Kamaruddin Simanjuntak Serahkan 6.000 Video Syur Dirut BUMN

TRIBUNBANTEN.COM - Advokat Kamaruddin Simanjuntak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, Kamis (5/1/2023).

Ia diperiksa sebagai terlapor kasus penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih.

Tak datang dengan tangan kosong, Kamaruddin Simanjuntak menyerahkan barang bukti 6.000 video porno yang diduga diperankan dirut salah satu BUMN tersebut.

"Di dalam handphone atau komputernya, kita temukan kurang lebih 6.000 video porno.'

"Di mana beliau sebagai pelaku dengan berbagai wanita yang bukan muhrimnya, tetapi adalah istri-istri sah orang lain," ungkap Kamaruddin didampingi koleganya, Martin Simanjuntak di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2023).

Sebanyak 6.000 video porno itu, katanya telah dipindahkan ke hardisk dan diserahkan ke penyidik Bareskrim.

Baca juga: Uya Kuya dan Kamaruddin Simanjuntak Resmi Dilaporkan ke Polisi, Buntut Konten Polisi Pengabdi Mafia

Kamaruddin menambahkan, jika ada video yang tersebar ke publik, maka hal itu bukan tanggung jawab dirinya maupun kliennya, Rina Laowi, istri Dirut PT Taspen.

"Tadinya saya yang pegang. Tapi mulai hari ini setelah saya kasih ke penyidik di luar dari tanggung jawab saya."

"Karena sudah bukan saya sama ibu yang pegang. Jadi kalau tersebar, terhitung mulai hari ini bukan lagi tanggung jawab saya," kata dia.

Ribuan video porno itu, sebelumnya sudah dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

Namun, menurut Kamaruddin, kasusnya dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana.

Kini kata dia, 6.000 video porno itu diserahkan ke penyidik sebagai barang bukti bahwa apa yang dikatannya tentang Dirut PT Taspen bukan lah hoaks.

Kamaruddin Simanjuntak mengaku datang memenuhi panggilan terkait sebagai pengacara dari seorang perempuan bernama Rina Laowi, yang merupakan istri Dirut Taspen.

Kamaruddin pun menyebut telah bersurat kepada Presiden, Wakil Presiden, Menkopolhukam, Komisi III DPR termasuk Kapolri, Wakapolri, menteri BUMN terkait permasalahan kliennya, Rina.

Dia ingin kasus ini bergulir hingga ke pengadilan.