Apdesi Sebut Para Kades yang Minta Masa Jabatan Jadi 9 Tahun Tergoda Parpol, Ada PDIP dan PKB

TRIBUNBANTEN.COM - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menanggapi adanya aksi kepala desa yang meminta perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Asri Anas mengatakan, Apdesi tidak berperan menggerakkan para kades itu turun ke jalan dalam tuntutan perpanjangan masa jabatan kades tersebut.

Namun demikian, Anas tidak menampik anggota Apdesi ikut bergabung dalam unjuk rasa tersebut.

Pihaknya hanya menerbitkan edaran agar mereka tidak mengenakan seragam Apdesi, dan tidak melarang anggotanya bergabung massa aksi.

Sebab, kata Anas, banyak dari mereka tertarik oleh godaan partai politik yang menawarkan perpanjangan masa jabatan kades.

Menurut Anas, perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun, hanya bermanfaat untuk kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Masyarakat belum tentu merasa senang dengan perpanjangan masa jabatan kades dan BPD.

Anas menuturkan, isu-isu yang Apdesi perjuangkan berkaitan dengan anggaran dana desa.

Mereka meminta kucuran dana dari pemerintah pusat itu dinaikkan.

Menurut Anas, kenaikan anggaran dana desa akan berdampak pada masyarakat di desa.

“Kalau masa jabatan itu bisa jadi hanya kepala desa saja dengan BPD yang mendapat manfaat, masyarakat belum tentu suka,” kata Anas saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/1/2023).

“Kalau Apdesi turun (secara organisasi) bisa banyak benar, sehingga kita enggak pernah mau serius untuk menanggapi itu,” tuturnya.

Anas mengatakan, selama enam hingga 8 tahun terakhir, para kepala desa tidak serius mendiskusikan perpanjangan masa jabatan mereka menjadi 9 tahun.

Namun, dalam setahun terakhir, sejumlah kader PDI Perjuangan dan PKB “menggonda” mereka dengan masa perpanjangan masa jabatan.

Menurut Anas, para kades menyadari godaan itu disampaikan agar parpol tersebut mendapatkan empati dan mendapat dukungan dari mereka.