Fraksi PKB DPR RI Bakal Dorong Pembentukan Tim Kajian Khusus Soal Penghapusan Jabtan Gubernur

TRIBUNBANTEN.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendorong DPR RI untuk membentuk tim kajian khusus soal usulan penghapusan jabatan gubernur.

Usulan jabatan gubernur dihapus dimunculkan oleh Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Yang utama anggaran yang begitu besar terbuang sia-sia. Salah satu alternatifnya nanti cukup diangkat secara langsung gubernur jenderal setingkat menteri oleh presiden, Indonesia bisa jauh lebih cepat sejahtera, pembangunan jalan-jalan rusak di kabupaten dan desa-desa bisa dibangun dengan cepat dan efektif," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: WADUH! Ketua Umum PKB Cak Imin Ingin Jabatan Gubernur Dihapus, Kenapa?

Dikatakan Legislator Komisi IV DPR RI itu, anggaran dari pusat bisa langsung masuk dan dikelola oleh kabupaten atau kota.

"Nanti DPRD di tingkat provinsi bisa naik menambah jumlah DPR RI dan DPD," tambah Daniel.

Daniel mengatakan pihaknya bakal mendiskusikan usulan Cak Imin ini dengan berbagai pihak.

"Kita akan dorong DPR membentuk tim kajian untuk mematangkan usulan ini," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menginginkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.

Nantinya, Cak Imin ingin jabatan gubernur dihilangkan dari struktur pemerintahan.

Awalnya, Cak Imin mengungkapkan kelemahan politik era reformasi yang kini semakin pragmatis.

Ia menuturkan bahwa politik terus berkompetisi tiada henti selama 24 jam.

"Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti. Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan," kata Cak Imin dalam acara sarasehan nasional satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Dijelaskan Cak Imin, kondisi ini membuat pemilu kini semakin membutuhkan uang. Dia bilang, uang akan menentukan perilaku pemilih dan kemenangan dalam Pemilu.

Baca juga: Dosen Unila Sebut Mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj Terima Uang Hasil Suap Calon Maba

"Dimana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menambahkan bahwa hal ini berdampak besar terhadap aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang ingin mendapatkan jabatan publik. Sebab mayoritasnya, mereka tak memiliki uang untuk bersaing dalam kontestasi politik.