Pimpin Delegasi di Forum Bali Process, Menkumham Yasonna: Indonesia Perangi Perdagangan Manusia

TRIBUNBANTEN.COM - Kawasan perbatasan yang rawan berpotensi tinggi bagi terjadinya penyelundupan manusia atau people smuggling, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional lainnya.

Hal itu dikatakan Menkumham Yasonna H Laoly saat melakukan pemaparan pada forum Bali Process di Adelaide, Australia, Jumat (10/2/2023).

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius terhadap perekomian global.

Baca juga: Gelar Diskusi Kelembagaan di Kanim Cilegon, Kemenkumham Banten Kuatkan Kelembagaan dan Tatalaksana

Mulai dari perlambatan ekonomi, inflasi tinggi, hingga potensi kerusakan jangka panjang pada rantai pasok sumber daya.

Dari tingginya kebutuhan, di sisi lain resources semakin langka dimanfaatkan beberapa pihak demi kepentingan kelompok dan keuntungan sesaat.

Hal inilah yang bisa memicu terjadinya penyelundupan manusia.

Yasonna menegaskan Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan kepatuhan terhadap rezim internasional yang berlaku.

“Kami, pemerintah Indonesia, berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang, termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha," ujarnya melalui rilis yang diterima TribunBanten.com, Minggu (12/2/2023).

Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi Acknowlegde, Act, Advance (AAA) hasil rekomendasi dari Government and Business Forum (GABF).

Baca juga: Datangi Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Kepala Kemenkumham Banten: Terus Tingkatkan Kewaspadaan

Dalam Bali Process kali ini, Yasonna menyampaikan beberapa hal.

Pada sesi Future Collaboration, Menkumham Yasonna mengusulkan peningkatan kerja sama bidang teknologi digital dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia.

Selain itu, juga dibutuhkannya penelitian dan kampanye bersama tentang tren dan praktik bisnis agar bermanfaat dalam pelibatan GABF dengan khalayak yang lebih luas.

Di sesi Plenary I tentang teknologi, Yasonna menyampaikan empat langkah yang perlu disikapi anggota forum Bali Process.

Empat langkah itu adalah meningkatkan kerja sama dalam penguatan hukum; menajamkan kerja sama pengawasan perbatasan; meningkatkan pemanfaatan platform teknologi; serta melakukan penelitian, menyusun pedoman dan pelatihan untuk responden pertama di perbatasan.

“Indonesia berkomitmen mencegah segala bentuk perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu imigrasi," ucapnya.

Namun, komitmen tersebut tidak akan menuai hasil optimal tanpa kerja sama serta dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya sektor swasta atau bisnis.

“Untuk mengimplementasikan visi tersebut, kami memerlukan adanya sinergi dan peningkatan kolaborasi semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, baik itu publik, privat, maupun individual,” katanya.

Di sesi Plenary II Bali Process berfokus pada masa depan.

Baca juga: Keren! Kanwil Kemenkumham Banten Raih Penghargaan Terbaik Ketiga Pemanfaatan Aplikasi SIPKUMHAM

Pada sesi ini, Yasonna selaku Pimpinan Delegasi dari Indonesia menyampaikan tiga usulan.

Yaitu memperkuat kerja sama penegakan hukum dan manajemen pengawasan perbatasan; menghidupkan kembali mekanisme yang ada melalui pokja secara inklusif dan kreatif; dan merancang kerja sama praktis atau teknis yang ditargetkan untuk mendukung anggota Bali Process.

Hal itu termasuk di dalamnya kesepakatan bantuan hukum timbal balik dan perjanjian ekstradisi.

Bali Process merupakan forum yang digagas Indonesia dan Australia pada tahun 2002.

Forum ini bertujuan memperkuat upaya menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, serta kejahatan lintas negara terkait lainnya.

Pada pertemuan forum Bali Process 2023, Delegasi Indonesia dipimpin Menteri Yasonna yang didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto dan pejabat tinggi lainnya, yaitu Dirjen Imigrasi dan Dirjen Pemasyarakatan.

Baca juga: ASN Berkewajiban Melayani Masyarakat, Kadiv Keimigrasian Kemenkumham Banten: Bangun Zona Integritas

Bali Process 2023 mengangkat isu guna mendorong upaya kolektif antara pemerintah dengan sektor swasta.

Upaya itu dalam memerangi perdagangan manusia untuk kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, termasuk peningkatan transparansi rantai pasok dan praktik bisnis yang etis.

Konferensi Bali Process diikuti 49 negara dan organisasi internasional yang menjadi anggota Bali Process, serta 18 negara observer dan sembilan organisasi internasional.

Baca juga: Apel di Lapas Kelas IIA Serang, Kadiv Pemasyarakatan Kemenkumham Banten Ungkap Prinsip Berorganisasi

Konferensi ini menghasilkan "2023 Adelaide Strategy for Cooperation" yang disepakati bersama sebagai pedoman kerjasama negara-negara anggota Bali Process dalam upaya mengatasi kejahatan transnasional.

Bali Process 2023 dilaksanakan selama dua hari, sejak Kamis (9/2/2023) hingga Jumat (10/2/2023).

Ada dua agenda pada saat penutupan, yaitu forum gabungan antara pemerintahan (government) dan swasta (Business ) serta hanya dari kalangan pemerintahan.