Anak Pejabat DJP Jaksel yang Aniaya Pemuda Jadi Tersangka dan Ditahan, Sering Pamer Harta di TikTok

Kapolsek Pesanggrahan Kompol Tedjo Asmoro mengatakan, pihak korban telah melaporkan aksi penganiayaan itu.

"Sudah lapor. Tapi wewenang Pak Kapolres ranahnya, info beliau seperti itu," kata Tedjo.

Sering Pamer Barang Mewah

Dikutip dari Instagram @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut turun tangan memberikan atensi pada kasus ini.

Ada dua hal yang menjadi perhatian Sri Mulyani dalam kasus ini.

Pertama adalah mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan mendukung aparat berwenang untuk mengambil langkah hukum tegas.

Kedua, Sri Mulyani mengecam sikap pelaku yang kerap memamerkan gaya hidup mewahnya.

Baca juga: Hotman Paris Bantu Kasus Tewasnya Anak Soimah, Ponpes Gontor Akhirnya Akui Ada Penganiayaan: Maaf!

Sri Mulyani menjelaskan bagaimana gaya hidup mewah pejabat dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap instansi.

Berikut caption lengkap yang ditulis oleh Sri Mulyani:

"Tadi malam saya mendapat laporan mengenai kejadian tersebut yang ramai beredar di media sosial.

Saya menginstruksikan tim Kemenkeu sbb:

1) Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan - dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.

2) Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementrian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional.

3) Kemenkeu terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementrian Keuangan, dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Irjen Kemenkeu melakukan langkah sesuai aturan untuk penyelidikan jajaran yang ditengarai melanggar aturan dan Kemenkeu terus melakukan tindakan disiplin sesuai aturan ASN yang berlaku.

Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu.