Profil Bupati Meranti Muhammad Adil, OTT Pertama KPK pada 2023, Pernah Tuduh Kemenkeu Isi Iblis

TRIBUNBANTEN.COM - Berikut ini profil Bupati Meranti Muhammad Adil.

KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Muhammad Adil pada Kamis (6/4/2023) malam.

Ini merupakan OTT pertama KPK pada 2023

Muhammad Adil lahir di Alahair, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti pada 18 April 1972.

Ia memiliki seorang istri dan tiga anak.

Muhammad Adil merupakan lulusan S1 Hukum Universitas Lanca Kuning, Pekanbaru.

Baca juga: BKPSDM Klaim 99 Persen ASN Pemkab Serang Sudah Lapor LHKPN, Sisanya Diusulkan untuk Dicoret ke KPK

Tahun lalu, ia baru saja menyelesaikan studi pascasarjana di universitas yang sama.

Sebelum menjadi Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menjabat sebagai wakil rakyat sejak 14 tahun yang lalu.

Pertama, ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada 2009.

Lalu, menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2012.

Kemudian, anggota DPRD Provinsi Riau selama dua periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024.

Namun, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena memenangi Pilkada Serentak 2020.

Bersama Asmar, Muhammad Adil berhasil meraih 37.116 suara atau 38,4 persen dari total suara sah.

Jauh sebelum terjun ke dunia politik, Muhammad Adil pernah bekerja sebagai Nahkoda KM Citra Bhahari pada 1993 dan Mualim I KM Citra Express tahun 1993-1994.

Setelahnya, ia pernah menjadi Komisaris CV Putra Alahair Mandiri, Komisaris CV Cahaya Purnama, Kmisaris CV Tunas Jaya Abadi, Komisaris PT Surya Rumbia Internasional, Direktur CV Tugu Mas Sejati, dan Direktur PT Putra Alahair Mandiri.

Berikut riwayat organisasi Muhammad Adil:

- Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Ketua Koordinator STIKIP Kusuma Negara Pokja Selatpanjang;

- Wakil Ketua II DPC Hanura Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Ketua DPR Pemuda Hanura Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Bidang Legislasi Provinsi Riau;

- Wakil Ketua DPW PUJAKESUMA Riau.

Harta Kekayaan Muhammad Ali

Muhammad Adil menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya pada 31 Desember 2021.

Jumlah kekayaan Muhammad Adil mencapai Rp4.785.577.310.

Hampir 90 persen sumber kekayaan Muhammad Adil berasal dari satu bangunan dan 73 bidang tanah miliknya.

Puluhan properti milik Muhammad Adil itu tersebar di Meranti, Kampar, dan Bengkalis.

Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, nilainya mencapai Rp4.367.400.000.

Semua properti Muhammad Adil tersebut didapat dari hasil sendiri.

Selain itu, ia juga mempunyai satu mobil dan empat motor senilai Rp174.000.000.

Rinciannya, tiga motor Honda, satu motor Kawasaki, dan satu mobil Honda Brio.

Muhammad Adil juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp244.177.310.

Baca juga: Puluhan Selebriti Tanah Air akan Diperiksa KPK Terkait Kasus Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo

OTT Pertama KPK pada 2023

Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan terjaringnya Muhammad Adil dalam giat OTT KPK baru pertama kali terjadi pada tahun 2023.

Hari ini kita berhasil tangkap tangan Bupati Meranti. Selama tiga bulan sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan," ujarnya.

Firli pun menegaskan pihaknya telah bekerja profesional terkait OTT yang dilakukan.

Di sisi lain, dirinya mengungkapkan tidak boleh adanya cacat hukum di akhir masa jabatannya sebagai pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.

"Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan," katanya dikutip dari Tribun Pekanbaru.

"Karena kami berlima selalu hati-hati, proden, dan kompak membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat," sambung Firli.

Ali juga mengungkapkan Muhammad Adil bukan satu-satunya pejabat yang terjaring KPK.

Namun ada puluhan pejabat Pemkab Meranti dan pihak swasta yang turut ditangkap.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," jelasnya.

Sebagai informasi KPK memiliki waktu 24 jam utnuk menentukan status hukum Muhammad Adil pasca terjaring OTT.

Baca juga: Raffi Ahmad Siap Jika Perusahaannya Diperiksa KPK Buntut Terseret Kasus Rafael : Nanti Malu Sendiri

Pernah Sebut Kemenkeu Iblis

Desember 2022 lalu, Muhammad Adil menjadi sorotan karena menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) iblis saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Adil melontarkan pernyataan pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan di hadapan Direktur Perimbangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Pernyataan itu disampaikan karena ia merasa kesal lantaran tak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang semestinya diterima Kabupaten Kepulauan Meranti.

Diketahui, Kepulauan Meranti termasuk wilayah penghasil minyak.

Seharusnya, menurut Muhammad Adil, Kepulauan Meranti mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel.

Nemun, pada tahun 2022, Kepulauan Meranti hanya menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan 50 dolar AS per barel.

Karena itu, ia mendesak Kemenkeu untuk memberikan DBH Kepulauan Meranti menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel pada tahun depan.

Kendati demikian, Muhammad Adil mengaku ia tidak bisa menyampaikan keluhannya.

Bahkan, saat rapat bersama Kemenkeu via Zoom.

Ia juga sempat pergi ke Bandung, Jawa Barat, untuk mengejar pihak Kemenkeu.

Namun, menurut Muhammad Adil, dirinya tidak bertemu pihak yang kompeten.

"Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," urainya, Kamis (8/12/2022), dikutip dari TribunPekanbaru.com.