Tiga Tuntutan Apdesi saat Demo di Depan Gedung DPR RI, Tak Hanya Perpanjangan Masa Jabatan

TRIBUNBANTEN.COM - Berikut ini tiga tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Rabu (5/7/2023).

Tiga tuntutan tersebut yaitu pertama APBN 10 persen untuk dana desa.

Kedua, Masa jabatan sembilan tahun dan boleh menjabat selama tiga periode

Ketiga, dana operasional bagi kades sebesar lima persen dari dana desa.

Di lokasi, massa pengunjuk rasa membentangkan spanduk dan poster menuntut perhatian lebih pemerintah.

Baca juga: Kades di Kabupaten Serang Demo di Depan Gedung DPR RI, Kantor Desa Sepi dan Dikunci

“APBN 10 persen untuk dan desa agar desa maju dan berdaulat”.

Tulisan spanduk lainnya "Pak Presiden Jokowi, Revisi UU Desa!”

Spanduk dan poster itu mereka pasang di pagar gedung DPR RI.

Para perangkat desa itu juga menuntut masa jabatan kepala desa (kades) jadi 9 tahun dan boleh menjabat selama tiga periode dan atau 9 tahun dua periode yang langsung berlaku saat revisi UU Desa nantinya disahkan.

Tak hanya itu, mereka juga meminta dana operasional bagi kades sebesar lima persen dari dana desa.

Lalu mereka juga menuntut tunjangan bagi kepala dan badan perangkat desa.

19 Ribu Kades dan Aparat Desa se-Banten Demo di Gedung DPR RI

Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, ribuan kepala desa atau Kades se- Banten akan berangkat ke Jakarta malam ini, dan besok subuh.

Para kades dan aparat desa di Banten tersebut akan melakukan aksi unjuk rasa, yang akan digelar di Gedung DPR RI, pada Rabu 5 Juli 2023 besok.

Rafik menyebut, kurang lebih ada 19 ribu orang dari Banten akan berangkat ke Jakarta.

Jumlah tersebut terdiri dari kades, perangkat desa (prades), badan pemusyawaratan desa (BPD) hingga masyarakat desa.

Ia menyampaikan, bahwa para kades di Banten rencananya akan berangkat malam ini, sekitar pukul 22.00 WIB.

"InsyaAlllah kita berangkat malam ini menggunakan bus," ujarnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (4/7/2023).

Para kades se-Banten tersebut, kata dia, nantinya akan berkumpul dengan para kades se-Indonesia di Jakarta.

Rencananya mereka akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.

Kurang lebih ada sekitar 380 bus dari Banten akan diberangkatkan ke Jakarta.

"Total se-Banten yang berangkat 380 bus," ungkapnya.

Untuk pemberangkatan rencananya akan dipusatkan di Alun-alun Rangkasbitung.

Khusus untuk Kabupaten Lebak, kurang lebih ada 60 bus telah disiapkan untuk mengangkut para kades yang akan berangkat ke Jakarta.

Dalam agenda tersebut, Rafik mengimbau kepada para peserta aksi yang akan berkumpul di Jakarta.

Supaya tidak terprovokasi dan tetap mengikuti aksi dengan tertib serta fokus pada tuntutan aksi.

"Kami mengimbau kepada para kades dan peserta lainnya, tetap menjaga kondusifitas, tetap tertib, fokus pada isu-isu yang disuarakan dan jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, " tukasnya.

Baca juga: Berangkat Malam Ini, 19 Ribu Kades-Aparat Desa se-Banten akan Demo DPR RI Besok, Diangkut 380 Bus!

Sudah Disetujui di DPR

Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa Badan Legislasi DPR RI sebenarnya telah menyepakati besaran dana desa menjadi Rp 2 miliar per desa.

"Nah kita naikkan sekarang jadi Rp 2 miliar per desa ya, minimal ya, minimal. Itu usulan konkretnya," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat Panja revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Supratman tak setuju usulan agar dana desa diubah dari 10 persen menjadi 15 persen bersumber dari dana transfer daerah.

"Kalau itu kita persentasenya maka ini tidak berkeadilan, karena ada yang besar dana transfer daerahnya ada yang sedikit," ujarnya.

Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo juga setuju dengan usulan dana desa menjadi Rp 2 miliar ketimbang menggunakan persentase.

Menurutnya, dana desa dipatok menjadi Rp 2 miliar mempermudah kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan.

"Kalau kita menetapkan sistem dengan persentase, ini kan ada sebuah ketidakpastian," ucap Firman.

Sementara, anggota Panja Fraksi PAN Desy Ratnasari mengatakan pihaknya sepakat bila besaran dana desa tak menggunakan persentase.

Hanya saja, dia meminta agar besaran dana desa harus disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kami Fraksi PAN tidak setuju dengan adanya patokan, sehingga yang ingin kami sampaikan peningkatan anggaran dana desa melalui transfer dana desa itu atau transfer daerah itu disesuaikan dengan kemampuan APBN," ungkapnya.

Anggota Baleg Fraksi PDIP Johan Budi tak sepakat dana desa menggunakan patokan. Dia tetap meminta agar menggunakan persentase sesuai pendapatan asli desa (PAD) masing-masing.

"Karena itu saya usul tidak dengan dipatok, tetapi dengan persentase, karena itu tergantung dari tadi itu masing-masing desa bisa," ucapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS Mayat Dikerubungi Lalat Ditemukan di Kebun Warga Desa Lembur Jati Serang

Usulan ini didukung empat fraksi di Baleg, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Gerindra.

Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem masih bimbang.

Untuk diketahui, usulan ini dimasukkan dalam draf revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan belum disahkan dalam rapat Paripurna.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Apdesi Demo di Gedung DPR Tuntut Alokasi 10 Persen APBN untuk Dana Desa

Apdesi Demonstration at DPR Building Demands 10 Percent Allocation of APBN for Village Funds