Dugaan Kecurangan Proses PPDB di Banten, PJ Gubernur Minta Laporkan Sesuai Data

TRIBUNBANTEN.COM - Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, meminta masyarakat melaporkan dugaan pungutan liar pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri.

Menurut dia, laporan itu harus sesuai data.

Nantinya, kata dia, pemerintah melalui inspektorat akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Jadi data yang konkret yang bisa kita tindak lanjuti, dan tentu kita pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan," ujar Al Muktabar kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten. Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Wali Kota Serang Bakal Beri Sanksi SMP Negeri Pelanggar Kuota PPDB

Dikatakan Al Muktabar, sejauh ini sudah ada beberapa orangtua yang melaporkan dugaan kecurangan PPDB ke Inspektorat Provinsi Banten, dan laporan itu sedang ditindaklanjuti.

Bahkan, ada beberapa masyarakat yang mengadukan secara langsung keluhannya ke mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten itu.

"Pengaduan diterima, ada beberapa yang menyampaikan pengaduan ke inspektorat, ada juga yang mengeluh langsung ke saya. Kita diskusi untuk bisa mencari jalan terbaik," kata dia.

Ortu Ungkap Kejanggalan PPDB SMA di Banten

Febrianti merasa ada yang janggal dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sebuah sekolah negeri di Tangerang.

Anaknya, AR, yang mendaftar PPDB melalui jalur prestasi non-akademik pada 3 Juli 2023, tiba-tiba namanya hilang.

Padahal, saat awal mendaftar, Febrianti mengaku nama anaknya berada di urutan pertama.

"Namun, pada saat pengumuman pada 7 Juli 2023, nama AR hilang," katanya di Inspektorat Provinsi Banten, Kamis (20/7/2023).

AR mendaftarkan diri ke sekolah itu dengan melampirkan sertifikat juara 3 Pekan Olahraga Tradisional Daerah (Potrada) tingkat Provinsi Banten.

Menurut Febrianti, ada teman AR yang tidak mendaftarkan diri di PPDB, tapi justru diterima di sekolah yang sama.

Ibu berusia 42 tahun ini pun melaporkan kejanggalan tersebut ke Inspektorat Provinsi Banten.

"Saya mempertanyakan itu, bagaimana ya?" katanya.

AR, yang berharap untuk diterima di SMA negeri tersebut, kini kondisinya drop.

"Kondisi mentalnya kasihan. Harapannya bisa diterima di sekolah tersebut," ucap Febrianti.

Plt Inspektorat Provinsi Banten, M Tranggono, mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut dan akan melakukan klarifikasi ke pihak sekolah.

"Saya melihat ini bagian dari perhatian pemerintah," katanya.

5.000-an Bangku Kosong

Hingga Kamis (13/7/2023), kuota PPDB SMA tahun ajaran 2023/2024 di Provinsi Banten belum terisi 100 persen.

Padahal, pendaftaran PPDB Banten 2023 sudah berakhir, Kamis (6/7/2023).

Berdasarkan temuan Ombudsman RI Perwakilan Banten masih ada 5.413 bangku SMA yang kosong.

Kekosongan itu hasil pengelompokan dari sejumlah jalur, baik afirmasi, zonasi, prestasi hingga perpindahan orang tua.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Banten Zainal Muttaqin menjelaskan total kuota PPDB SMA sebanyak 46.063 siswa.

Namun, yang baru diterima atau terisi hanya 40.650 siswa.

"Artinya ada 5.413 bangku yang diperkirakan masih kosong," kata Zainal saat dihubungi wartawan, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: PPDB Banten 2023 Dinilai Janggal, Ortu Siswa Datangi Inspektorat: Nama Anak Tiba-tiba Hilang

Kuota PPDB yang masih kosong berasal dari delapan dan kota di Provinsi Banten.

"Dindik perlu mengatur bagaimana kriteria siswa untuk mengisi bangku kosong tersebut," ujarnya.

Zainal khawatir kekosongan bangku tersebut dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pj Gubernur Banten Minta Ada Data Konkret soal Dugaan Pungli PPDB"